Sign In

Career Guide: https://lnkd.in/gad7jnK


Flyer Seminar Pensiun 30 Agustus 2022 (3).png

Watch on YouTube: https://youtu.be/piHAgSsd5yU

Posted: 20 October 2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Penetapan Asumsi Aktuaria

Dalam Pengukuran Kewajiban Dana Pensiun*)

 

Pada Mei 2019 lalu, terdapat gugatan ketujuh di pengadilan di Distrik Timur Virginia Amerika, yang mempertanyakan keabsahan asumsi aktuaria yang digunakan dalam program Pensiun Manfaat Pasti, berdasarkan teori umum dan ERISA (Employee Retirement Income Security Act), yaitu Undang-undang Federal yang mengatur standar minimum untuk dana pensiun sukarela untuk memberikan perlindungan bagi peserta. Gugatan tersebut mempertanyakan penggunaan tabel mortalitas yang sudah ketinggalan jaman, bunga teknis dan faktor konversi penyesuaian yang yang tidak masuk akal.

 

Profesi Aktuaris

Ketika mendirikan Dana Pensiun sukarela dengan program Manfaat Pasti yang memberikan janji manfaat pensiun secara pasti melalui skema pemupukan dana, tentunya yang terbayang di benak perusahaan adalah bisa mendapatkan talent terbaik yang bekerja secara fokus dan produktif, dengan beban dan biaya yang terjangkau sebagaimana telah diestimasi oleh profesi aktuaris.

Aktuaria merupakan suatu ilmu yang mengaplikasikan metode matematika dan ilmu statistika untuk menaksir risiko dalam industri asuransi dan keuangan. Peran profesi aktuaris bagi Dana Pensiun Manfaat Pasti adalah melakukan valuasi aktuaria maupun penilaian aktuarial lainnya berdasarkan asumsi-asumsi aktuaria sebagai dasar untuk pencadangan dana pensiun.

Dengan adanya fiduciary duty dan kepercayaan peserta kepada program dana pensiun sebagai last resort income, profesi aktuaris harus dilakukan berdasarkan praktik terbaik demi kesinambungan program. Dengan standar kualifikasi yang memadai, profesi aktuaria hendaknya menyajikan pula action plan atas ketidakpastian dalam kurun waktu yang panjang, berdasarkan asumsi-asumsi aktuaria yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

Asumsi Aktuaria

Tantangan pengelolaan Dana Pensiun dengan program Manfaat Pasti yang terjadi akhir-akhir ini cenderung meningkat, baik yang bersumber dari faktor ekonomi yang menggerakkan nilai aset dan kewajiban maupun faktor demografi yaitu usia harapan hidup yang lebih lama dari yang diestimasi sebelumnya. Dinamikanya cenderung membuat status pendanaan secara umum menurun akibat meningkatkan estimasi kewajiban.

Hal ini menyebabkan asumsi-asumsi aktuaria harus direvisi dan disesuaikan dengan kondisi dan proyeksi yang mencerminkan estimasi terbaik saat ini, walaupun dahulu telah ditetapkan melalui penilaian profesional aktuaris. Dalam hal asumsi aktuaria harus direvisi menjadi lebih konservatif, akan muncul kejutan yang tidak menyenangkan berupa kenaikan kewajiban serta beban Pendiri Dana Pensiun.

Tren usia harapan hidup yang meningkat membuat asumsi demografi harus direvisi menjadi lebih konservatif, hal ini tercermin dalam pembaruan tabel mortalitas yang digunakan oleh aktuaris untuk mengukur kewajiban. Beberapa Dana Pensiun yang menerapkan modifikasi atas tabel mortalitas juga harus merevisi karena tidak sesuai lagi dengan pengalaman Dana Pensiun tersebut.

Tren bunga dalam jangka panjang yang cenderung turun seiring kemajuan ekonomi suatu negara akibat  menurunnya inflasi dan pertumbuhan GDP karena efek basis yang lebih tinggi –tak terkecuali di negara kita—, juga membuat asumsi bunga teknis aktuaria harus diturunkan. Hal ini berdampak pada kenaikan estimasi kewajiban Dana Pensiun yang bersifat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Beberapa Dana Pensiun Manfaat Pasti telah merespon dengan menurunkan asumsi bunga teknis, namun demikian dengan pertimbangan tertentu beberapa Dana Pensiun masih menggunakan asumsi bunga teknis yang relatif tinggi, bahkan masih ada yang berada di level angka double digit.

Berangkat dari fenomena cukup tingginya rentang asumsi aktuaria di industri Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan program Manfaat Pasti di Indonesia, baik asumsi bunga ekonomi berupa bunga teknis maupun asumsi demografis berupa tingkat mortalitas, beberapa waktu yang lalu, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia diundang oleh Direktorat Pengawasan Dana Pensiun & BPJS Ketenagakerjaan OJK dalam acara Focus Group Discussion dalam rangka pembahasan Pengaturan Asumsi Bunga Teknis bagi Industri Dana Pensiun.

Narasumber dari Asosiasi Konsultan Aktuaris Indonesia/AKAI dan Persatuan Aktuaris Indonesia/PAI memaparkan norma kerja profesi aktuaris berdasarkan standar praktik aktuaria Dana Pensiun.

Standar Praktik Aktuaria

Sebagaimana tertuang dalam Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun yang diterbitkan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia tahun 2019, asumsi aktuaria yang digunakan oleh Aktuaris harus mencerminkan penilaiannya sesuai tujuan dilakukannya valuasi aktuaria. Jika valuasi dilakukan untuk tujuan keberlangsungan program, asumsi aktuaria harus mencerminkan mengenai keadaan di masa yang akan datang, dengan memperhitungkan dan memperhatikan keadaan Dana Pensiun yang bersangkutan.

Standar tersebut juga menyebutkan bahwa asumsi aktuaria yang digunakan diharapkan tidak menghasilkan pembiayaan yang berlebihan (strong /conservative basis) atau kekurangan (weak /optimistic basis). Pendanaan akan terlalu membebani Pendiri apabila asumsi yang diambil bersifat terlalu konservatif dan berdampak pada pendanaan yang berlebih, namun juga dapat mengakibatkan kekurangan dana di masa mendatang apabila asumsi bersifat terlalu optimis.

Asumsi yang ditetapkan aktuaris juga idealnya bersifat jangka panjang dan harus selaras dengan ketentuan-ketentuan seperti prinsip-prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum, serta disesuaikan dengan kondisi masing-masing Dana Pensiun.

Dalam penetapannya, asumsi dan penilaian aktuaria harus dikonfirmasi dengan diskusi antara aktuaris dan Pengurus serta Pendiri agar memastikan asumsi dan kebijakan yang akan diambil telah mencerminkan keadaan Dana Pensiun tertentu. Pada akhirnya, Pernyataan Aktuaris yang dibuat menyatakan aktuaris bertanggung jawab atas asumsi yang ditetapkannya, karena telah selaras ketentuan praktik terbaik.

Asumsi ekonomi berupa bunga teknis merupakan perkiraan atas harapan hasil investasi, harus didasarkan pada hal-hal seperti tingkat inflasi, kualitas aset yang dimiliki, serta kebijakan alokasi aset strategis. Di waktu mendatang, apabila ekspektasi return ini tidak menjadi kenyataan, maka akan terjadi kerugian aktuaria dan kejutan tidak menyenangkan berupa munculnya iuran tambahan yang apabila tidak diantisipasi jauh sebelum program menjadi mature, dapat mengancam kesinambungan program sehingga manfaat pensiun tidak dapat dibayarkan sesuai janji.

 

Kebijakan Alokasi Aset Strategis

Kebijakan alokasi aset strategis merupakan kebijakan untuk menentukan investasi Dana Pensiun yaitu di kelas aset mana saja dan berapa porsi dari masing-masing kelas aset tersebut. Kebijakan ini idealnya mencerminkan optimalisasi antara harapan untuk mendapatkan return yang lebih tinggi untuk meringankan beban perusahaan Pendiri Dana Pensiun di satu sisi, serta di sisi lain menjaga agar risiko defisit masih berada dalam koridor kemampuan dukungan pendanaan Pendiri agar kesinambungan program dapat dijaga.

Dalam portofolio Dana Pensiun, peran investasi saham adalah untuk memberikan perlindungan kepada inflasi serta memberikan pertumbuhan riil. Namun demikian risiko pasar yang membuat aset berfluktuasi dalam jangka pendek harus disesuaikan dengan  kapasitas Dana Pensiun untuk mengambil risiko. Jangan sampai terjadi ketidaksesuaian antara aset dan kewajiban di mana kewajiban jangka pendek yang sudah jatuh tempo tidak bisa dibayarkan atau dapat dibayarkan dengan terpaksa melakukan cut loss atas saham yang berprospek baik yang sedang mengalami penurunan harga karena sentimen negatif dan atau masalah likuiditas di pasar modal.

Berdasarkan praktik terbaik investasi pengelolaan portofolio investasi Dana Pensiun Manfaat Pasti (yang merupakan salah satu materi ujian sertifikasi profesi CFA Institute, sebuah organisasi profesi investasi yang misinya didedikasikan untuk kesejahteraan masyarakat) yang juga dipublikasikan oleh CFA Institute tahun 2010 dalam dokumen berjudul Elements of An Investment Policy Statement For Institutional Investors disebutkan bahwa, kebijakan alokasi aset idealnya disusun berdasarkan profil kewajiban yang diestimasi oleh aktuaris apabila diperlukan mengingat tujuan investasi dana pensiun adalah untuk memenuhi kewajiban, ekspektasi risiko dan return dari setiap kelas aset, serta kebijakan risiko perusahaan Pendiri Dana Pensiun yang menanggung risiko pendanaan. Asset liability management study akan memberikann gambaran alokasi aset yang optimal, baik untuk upaya return enhancement maupun menjaga downside risk agar masih berada dalam koridor risk appetite pemilik risiko.

Namun demikian terdapat fenomena dan hasil penelitian tentang adanya problem keagenan dan moral hazard berupa risk shifiting behaviour (perilaku untuk mengambil risiko berlebihan dengan harapan dampaknya dapat digeser ke masa depan sehingga tidak mengganggu kinerja saat ini) dengan menetapkan alokasi yang lebih besar ke aset ke saham yang ekspektasi returnnya relatif lebih tinggi namun juga lebih berisiko, sehingga bisa menjustifikasi asumsi bunga teknis saat ini yang relatif tinggi, di mana asumsi bunga teknis yang tinggi berarti pengakuan kewajiban dan iuran saat ini pun dapat dibuat relatif rendah untuk meringankan beban perusahaan (Andonov et al., 2012).

Hal ini juga dilaporkan dalam working paper yang diterbitkan oleh Pension Research Council pada Mei 2020 yang berjudul "Accounting/Actuarial Bias Enables Equity Investment by Defined Benefit Pension Plans"

Pada tahun 2013, Anantharaman dan tim juga pernah meneliti dan menemukan bahwa aktuaris akan cenderung menerapkan asumsi aktuaria yang lebih konservatif untuk klien-klien yang diperkirakan akan menimbulkan risiko litigasi serta risiko reputasi bagi aktuaris.

 

Penutup

Untuk menjaga kesinambungan program Dana Pensiun dengan program Manfaat Pasti,  aktuaris dapat memberikan gambaran berupa analisis skenario dan sensitivitas atas beberapa asumsi serta merekomendasikan pentingnya studi Asset Liability Management, baik secara sederhana maupun dengan pemodelan yang lebih kompleks, sehingga kebijakan alokasi aset strategis yang digunakan sebagai salah satu basis untuk mengestimasi ekspektasi return dari portofolio sebagai dasar penentuan asumsi bunga teknis, adalah merupakan kebijakan alokasi aset yang optimal, dikaitkan dengan profil kewajiban dan kemampuan pendanaan Pendiri untuk menjaga kesinambungan Dana Pensiun. Rekomendasi untuk strategi pengurangan risiko yang terkait dengan skema Dana Pensiun juga merupakan hal yang dapat diberikan dalam hal kesinambungan skema saat ini sulit dipertahankan, sehingga dampak negatif dapat diminimalkan.

Sebagaimana profesi lainnya, integritas yang tinggi dan kompetensi yang terus dikembangkan sehingga memadai untuk membuat asumsi aktuaria yang wajar berdasarkan kondisi Dana Pensiun, data historis serta proyeksi ke depan dan tentunya disertai dengan dokumentasi yang memadai, merupakan rumus dasar bagi aktuaris dalam menetapkan asumsi aktuaria yang estimasi terbaik berdasarkan judgment profesional.

Hal ini sangat penting, tidak hanya bagi aktuaris agar dapat berlindung di bawah payung business judgment rule apabila asumsi aktuarianya dipertanyakan oleh para pemangku kepentingan, namun juga demi kesinambungan Dana Pensiun, khususnya bagi para penerima manfaat pensiun yang mengandalkan manfaat pensiunnya sebagai last resort income agar tidak menjadi beban negara dan generasi selanjutnya.

 

Siti Rakhmawati**)

Head of Advocacy, CFA Society Indonesia

*) Artikel  ini juga ditulis untuk program edukasi Bidang Investasi & Aktuaria di Majalah Asosiasi Dana Pensiun Indonesia

**)Dibuat bersama Satrio Seno Pinandhit, mahasiswa jurusan aktuaria.

 

Related links

https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/article/position-paper/investment-policy-statement-institutional-investors.ashx

https://www.erisalitigation.com/2019/06/seventh-erisa-case-filed-challenging-actuarial-assumptions-used-in-db-plans/


Posted: 6 September 2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFORMASI & TRANSFORMASI SISTEM PENSIUN DI MASA-MASA SULIT*)

 

"(The findings on gender pension gap) is a clear result and signal of gender inequalities".

(Mathilde Mesnard, OECD)

Pada tanggal 19 Oktober lalu telah dirilis publikasi "2021 Mercer CFA Institute Global Pension Index". Laporan tahunan yang merupakan rilis ketiga belas dan merupakan kolaborasi antara Mercer, Monash University, dan Monash Centre for Financial Studies (MCFS) yang selama dua tahun terakhir  disponsori oleh CFA Institute (https://www.cfainstitute.org) sebagai salah satu wujud dari misinya "to lead the investment profession globally by promoting the highest standards of ethics, education, and professional excellence for the ultimate benefit of society" ini, mensurvei dan merating sistem pensiun dari 43 negara serta merekomendasikan upaya untuk perbaikan di masing-masing sistem. 

Dalam artikel tentang publikasi tahun lalu, kami mengutip 2015 Global Market Sentiment Survey, di mana para member CFA Institute ditanya tentang risiko  yang paling disepelekan namun dapat berpengaruh negatif terhadap pasar modal global dalam 5 tahun ke depan. Hasilnya 20% responden memilih dampak dari tren populasi yang menua, sedangkan 14% memilih defisit pendanaan dana pensiun serta tingkat tabungan pensiun yang rendah. Selain itu juga dilakukan riset terhadap industry trust, yang menunjukkan bahwa hampir separuh pengelola dana pensiun dengan program manfaat pasti (defined benefit) mengantisipasi harus akan mengurangi manfaat pensiun dalam sepuluh tahun ke depan namun, sebaliknya sekitar 70% peserta yakin bahwa janji manfaat pensiun dapat dibayar sesuai janji. Hal ini merupakan deferred trust deficit yang harus menjadi perhatian, terlebih dengan adanya tambahan tantangan antara lain sebagai berikut:

  • Populasi yang menua akibat menurunnya tingkat kelahiran serta meningkatnya usia harapan hidup,
  • Trend suku bunga yang semakin menurun, yang memunculkan pertanyaan yang signifikan mengenai strategi investasi dana pensiun yang tepat, dan di sisi lain berdampak terhadap kenaikan kewajiban sehingga menurunkan Rasio Kecukupan Dana,
  • Ketidakpastian hasil investasi,
  • Dampak pandemi COVID-19,
  • Gender pension gap, yang merupakan isu baru dalam edisi tahun ini.

Sekali lagi, memang tidak mudah untuk membuat rating ini karena setiap sistem pensiun merupakan hasil evolusi dari kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik dan juga sejarahnya masing-masing. Keterbatasan data serta assesment terhadap implementasi dari aturan juga menyebabkan laporan ini dibuat hanya dengan mengandalkan data dan informasi yang telah dipublikasi serta aturan yang ada, terlepas dari efektivitas dan disiplin dalam implementasinya. Namun kendala tersebut tidak menghalangi upaya untuk menyajikan pelajaran, pengalaman atau gagasan yang bermanfaat bagi pengembangan dan reformasi sistem pensiun.

Sistem Pensiun yang Ideal

Indeks ini disusun berdasarkan tiga sub indeks yaitu kecukupan, keberlanjutan dan integritas dengan indicator dan bobot masing-masing sub indeks sebagai berikut :

 pict 1a.png

Meskipun tidak ada sistem pensiun yang sempurna yang dapat diterapkan secara universal mengingat perbedaan konteks di masing-masing negara, namun terdapat beberapa tujuan serupa yang dapat diacu untuk mencapai hasil yang lebih baik, sebagai berikut :

  1. Aspek kecukupan
    • Terdapat minimal jumlah manfaat pensiun bagi rakyat miskin yang mencerminkan persentase yang wajar terhadap rata-rata penghasilan masyarakat.
    • Perbandingan antara penghasilan di masa pensiun dengan masa bekerja bagi median pekerja penuh waktu setidaknya sebesar 70%.
    • Setidaknya 60% dari akumulasi tabungan pensiun tidak diambil secara sekaligus.
  2. Aspek keberlanjutan
    • Setidaknya 80% dari populasi pekerja menjadi peserta dana pensiun sukarela.
    • Aset dana pensiun saat ini lebih besar dari 100% GDP sehingga dapat mendanai kewajiban pensiun di masa mendatang. 
    • Angka partisipasi kerja bagi penduduk berusia 55 sampai dengan 64 tahun setidaknya sebesar 80%.
  3. Aspek integritas
    • Terdapat regulator yang kuat dan prudent yang mengawasi dana pensiun.
    • Terdapat komunikasi secara berkala kepada peserta mencakup provisi personal statements, proyeksi manfaat pensiun yang akan diterima, serta laporan tahunan.
    • Aturan pendanaan yang jelas baik pada dana pensiun dengan program manfaat pasti maupun iuran pasti.

Idealnya, manfaat pensiun diberikan dalam multi pilar di mana setiap pilar memiliki tujuan tersendiri dan bersifat komplementer :

 pict 1.png

Isu ESG dan Gender Gap

Selain isu ESG (Environmental, Social & Governance) yang dipertimbangkan dalam penyusunan strategi atau kebijakan investasi mengingat dalam praktiknya sangat didukung oleh regulator di beberapa negara,  dalam edisi tahun ini juga diangkat isu kesenjangan gender yang mengacu pada publikasi  gender gap dalam sistem pensiun di negara-negara OECD yang diterbitkan di bulan Maret 2021 lalu, bertepatan dengan Hari Perempuan Sedunia, dengan temuan bahwa di atas usia 65 tahun perempuan menerima pendapatan pensiun 26% lebih rendah dibanding laki-laki.

Data gender pensiun gap yang didefinisikan sebagai perbedaan antara rata-rata pendapatan pensiun laki-laki dibanding perempuan ini menunjukkan bahwa kesenjangan terbesar terdapat di Jepang yang mendekati angka 50%, sedangkan yang terendah adalah Estonia dengan gap sekitar 5%.

pict 2.pngDiperlukan komitmen lintas sektoral untuk memperkecil kesenjangan ini mengingat penyebab gender gap ini juga bersifat multi dimensi antara lain sebagai berikut:

Isu Ketenagakerjaan

• Perempuan memiliki masa kerja yang relatif lebih pendek (awal yang terlambat dan akhir yang lebih dini) yang kemungkinan disebabkan karena memiliki pasangan yang lebih tua.

• Perempuan relatif lebih banyak bekerja secara paruh waktu.

• Dampak jangka panjang dari pengurangan lapangan kerja terhadap peluang promosi dan pendapatan seumur hidup bagi sebagian perempuan.

• Tanggung jawab perempuan terhadap pengasuhan keluarga (anak dan orang tua). Data di negara OECD menunjukkan bahwa perempuan bekerja pada usia 15-64 tahun adalah sebesar 48%, jauh lebih kecil dibanding laki-laki sebesar 69%. Kesenjangan terbesar adalah di usia 25-44 tahun.

• Rata-rata pendapatan yang lebih rendah mengingat pendapatan di bidang-bidang yang didominasi perempuan seperti pelayanan, mengajar serta sektor publik relatif lebih rendah dibanding bidang yang didominasi laki-laki seperti nutshell, keuangan, teknik dan sektor swasta.

• Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa perempuan dibayar lebih rendah dibanding laki-laki untuk pekerjaan yang sama.

 

Isu Desain Sistem Pensiun

• Aturan eligibilitas dalam pengaturan pensiun. Menarik bahwa di UK 23% perempuan dan 13 % laki-laki bekerja tidak memenuhi syarat minimal pendapatan untuk manjadi anggota dana pensiun.

• Iuran dana pensiun selama masa cuti melahirkan tidak dipersyaratkan.  Meskipun iuran pensiun dibayar, namun penghasilan dasar untuk menghitung manfaat pensiun mungkin lebih rendah dibanding gaji penuhnya

• Ketiadaan kredit pensiun selama pengasuhan anak di kebanyakan negara. Namun sistem pensiun di Canada, Finlandia, Jerman dan UK telah memiliki fitur ini.

• Ketiadaan indeksasi pensiun dan manfaat bagi survivor saat pensiun dibayarkan, pengaturan penarikan dana pensiun, serta tren perubahan program pensiun dari manfaat pasti ke iuranpasti (dimana risiko ada di peserta), membuat perempuan lebih terdampak karena memiliki usia harapan hidup yang lebih lama dan istri biasanya lebih muda dibanding suami.

• Penggunaan table mortalitas berbasis gender berdampak pada annuitas yang lebih rendah bagi perempuan karena mereka memiliki tingkat mortalitas yang relatif lebih rendah.

Isu Sosial Budaya

• Ketiadaan tempat penitipan anak yang layak dan terjangkau serta kekurangan opsi dukungan pemerintah bagi pengasuhan anak, menjadi kendala bagi orang tua, khususnya ibu, untuk tetap bekerja.

• Dampak biaya pengasuhan anak terhadap iuran dana pensiun sukarela biasanya dibayarkan scara langsung kepada perempuan, bukannya dibagi dengan pasangan.

• Tingkat financial literacy yang relative lebih rendah bagi perempuan, mempengaruhi kualitas keputusan finansial.

• Komunikasi dan kampanye dari dana pensiun biasanya mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan dan menggunakan bahasa yang kurang menarik bagi perempuan.

• Hak-hak pensiun yang dikumpulkan bersama dalam pernikahan tidak secara normal dibagi rata apabila terjadi perceraian, mengakibatkan perempuan mendapatkan manfaat pensiun yang lebih rendah.

• Gender stereotyping dapat mengakibatkan perbedaan bidang pendidikan serta harapan bahwa perempuan melakukan pekerjaan keluarga yang tidak berbayar.

• Variasi dalam pola bekerja di beberapa masyarakat yang merefleksikan perbedaan atau pereferensi budaya.

Sistem Pensiun di Indonesia

Mengutip data yang diolah oleh Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, rasio aset dana pensiun terhadap PDB di Indonesia pada tahun 2019 baru mencapai sekitar 6%, jauh di bawah Australia dan Canada yang berada di kisaran 150% atau negara jiran Malaysia sekitar 65%. Mengacu pada simulasi yang dibuat oleh Prospera, pada skenario status quo, aset Pensiun di Indonesia diperkirakan hanya mencapai 13% dari PDB di tahun 2045. Untuk mencapai +60% di tahun yg sama, perlu peningkatan penerimaan iuran pensiun 5-6 kali lipat. Hal ini juga menimbulkan kurang optimalnya dana jangka panjang dalam negeri untuk pembangunan. Upaya peningkatan penerimaan iuran pensiun ini juga mengalami tantangan terkait isu nasional tentang kegagalan pemenuhan hak pensiun dan tata kelola investasi yang kurang baik baru-baru ini.

Badan Kebijakan Fiskal juga menyusun perbandingan sistem pensiun di Indonesia dengan negara lain dengan catatan bahwa Indonesia belum memiliki program untuk sektor informal dan belum terintegrasi secara harmonis:

Pict 3.pngDalam publikasi 2021 Mercer CFA Institute Global Pension Index tahun ini, Indonesia berada di peringkat keenam di Asia serta peringkat ke-35 dari 43 negara yang disurvei, dengan kategori C yang berarti telah memiliki sistem pensiun dengan beberapa fitur yang bagus, namun juga memiliki risiko dan/atau kekurangan besar yang apabila tidak diatasi,  maka  efikasi dan kesinambungan dalam jangka panjang nya patut dipertanyakan.

Di tahun 2021 skor Indonesia turun menjadi 50,4  dari skor tahun 2020 sebesar 51,4 akibat turunnya angka pertumbuhan ekonomi riil. Sebagaimana tahun lalu, dari ketiga sub index, sub index integrity yang diindikasikan oleh kecukupan regulation, governance, protection, communication dan operating costs untuk merepresentasikan trust kepada sistem pensiun, mendapat skor yang paling tinggi.

Skor tahun 2020 sebesar 51,4  juga turun dibanding tahun 2019 sebesar 52,2 karena turunnya net replacement rate (perbandingan pendapatan bersih saat pensiun dengan pendapatan bersih sebelum pensiun) yang dipublikasikan oleh OECD akibat penambahan usia harapan hidup yang meningkatkan longevity risk. Sedangkan pada tahun 2018 skor Indonesia berada di level 53,1, di tahun 2017 di level 49,9 di tahun 2016 di posisi 48,3 dan tahun sebelumnya lagi di level 48,2. Secara historis Indonesia telah berhasil melakukan perubahan besar dalam sistem pensiun lewat regulasi BPJS di 2015, naik ke level C di mana sebelumnya masih berada di level D.

Dalam report tersebut disebutkan bahwa sistem pensiun di Indonesia dapat ditingkatkan antara lain

  • Support pendapatan minimal bagi masyarakat miskin yang sudah tua.
  • Memperluas jangkauan kepesertaan pensiun bagi karyawan dan pekerja mandiri sehingga dapat meningkatkan level tabungan serta asset pensiun.
  • Memperpanjang usia pensiun, mengingat terdapat trend kenaikan usia harapan hidup
  • Meningkatkan regulasi bagi sistem pensiun sukarela.
  • Meningkatkan peraturan komunikasi kepada peserta dana pensiun.

Penutup

Pada bulan Juli 2021 lalu CFA Society Indonesia berkolaborasi dengan Mercer Indonesia menyelenggarakan webinar nasional "Sistem Pensiun di Indonesia" dengan narasumber Mercer regional, CFA Society negara tetangga, serta seluruh wakil pilar pensiun, antara lain TNP2K (Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan) sebagai wakil pilar 0, DJSN (Direktorat Sistem Jaminan Nasional) sebagai wakil pilar 1 dan 2, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia dan Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagai wakil pilar 3, serta praktisi financial advisor sebagai wakil pilar 4 (rekaman webinar dapat diakses di https://www.youtube.com/watch?v=mQpRtCYadCk).

Dalam webinar tersebut para wakil masing-masing pilar menyampaikan tanggapan, kendala, upaya serta support needed agar masing-masing pilar tersebut menjadi semakin kokoh untuk menjalankan fungsinya masing-masing dalam bangunan sistem pensiun. Namun yang tidak kalah penting adalah upaya kolaborasi agar pilar-pilar tersebut trintegrasi secara harmonis.

Saat ini juga sedang dilakukan drafting Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK), termasuk klaster Dana Pensiun, untuk selanjutnya masuk ke dalam pembahasan Prolegnas. Berbagai unsur terkait secara rally telah dilibatkan dalam Focus Group Discussion yang diorkestrasi BKF Kemenkeu, antara lain tentang isu-isu strategis terkait system pensiun (isu portability, perpajakan, fitur pencairan dini, kemungkinan manajer investasi dapat menjual produk reksadana pensiun), grand design sistem pensiun, tata kelola investment, penjaminan pensiun, asumsi-asumsi aktuaria, penetapan long term market expectation, penetapan target imbal hasil dan penilaian kinerja investasi, dan topik terkait lainnya. Dengan adanya diskusi-diskusi tersebut, UU ini diharapkan bisa menjawab tantangan dan menjadi katalis bagi transformasi dan reformasi sistem pensiun di Indonesia

Mumpung saat ini Indonesia sedang memiliki demographic bonus yang menurut Badan Pusat Statistik puncaknya berada di tahun ini karena jumlah penduduk usia bekerja mencapai 71% dari total populasi dan tingkat kelahiran yang cenderung turun, maka momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar kelak tidak akan menjadi demographic curse yang membebani negara.

Mengutip kalimat William F. Sharpe bahwa masalah pensiun adalah masalah yang paling pelik karena bersifat multi dimensional (dan juga lintas generasi), maka diperlukan komitmen dan kolaborasi dari seluruh pihak terkait agar sistem pensiun dan implementasi dari sistem tersebut dapat kita tingkatkan secara terintegrasi baik dari aspek kecukupan, keberlanjutan maupun integritas.

"You may say I'm a dreamer but I am not the only one. Saya ingin menegaskan, bahwa itu semua bukanlah impian. Anda dan saya dapat mewujudkannya", demikian pesan Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata dalam penutup key note speech pension webinar yang lalu.

 

Siti Rakhmawati, CFA
Head of Advocacy, CFASociety Indonesia
 
*)Versi lain tulisan ini juga sudah dimuat di harian Kontan, dan disiapkan untuk majalah Asosiasi Dana Pensiun Indonesia
 

Akses publikasi  :

https://www.asean.mercer.com/newsroom/global-pension-index-2021-indonesia-ranked-sixth-among-asian-retirement-income-systems.html.

https://www.mercer.com/our-thinking/global-pension-index-2021.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MENILIK SISTEM PENSIUN INDONESIA

DAN PELUANG UNTUK TRANSFORMASI BERKELANJUTAN*)

"It's a really hard problem –the hardest problem I've considered—because it's multidimensional"

Kalimat tersebut diucapkan oleh peraih hadiah Nobel ekonomi, William F. Sharpe, saat menyampaikan perhatiannya terhadap permasalahan pensiun dalam forum konferensi tahunan CFA Institute ke 67 pada tahun 2014.

Sebagai organisasi profesi investasi, CFA Institute yang memiliki misi "to lead the investment profession globally by promoting the highest standards of ethics, education, and professional excellence for the ultimate benefit of society" menyadari bahwa industri investasi sangat berperan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan laporan World Economic Forum 2017 yang menyebutkan bahwa sistem pensiun yang sehat berkontribusi positif dalam membangun ekonomi yang sejahtera dan stabil, CFA Institute telah menaruh perhatian dengan mempublikasi artikel-artikel terkait pensiun dalam Financial Analyst Journal serta melalui yayasan risetnya sejak 70 tahun yang lalu, serta melaunching inisiatif leadership yang dinamai "The Future of Finance".

Dalam 2015 Global Market Sentiment Survey, para member CFA Institute ditanya tentang risiko  yang paling disepelekan namun dapat berpengaruh negatif terhadap pasar modal global dalam 5 tahun ke depan. Hasilnya 20% responden memilih dampak dari tren populasi yang menua, sedangkan 14% memilih defisit pendanaan dana pensiun serta tingkat tabungan pensiun yang rendah. Selain itu juga dilakukan riset terhadap industry trust, yang menunjukkan bahwa hampir separuh pengelola dana pensiun dengan program manfaat pasti (defined benefit) mengantisipasi harus akan mengurangi manfaat pensiun dalam sepuluh tahun ke depan namun, sebaliknya sekitar 70% peserta yakin bahwa janji manfaat pensiun dapat dibayar sesuai janji. Hal ini merupakan deferred trust deficit yang harus menjadi perhatian, terlebih dengan adanya tambahan tantangan antara lain sebagai berikut:

  • Populasi yang menua akibat menurunnya tingkat kelahiran serta meningkatnya usia harapan hidup.
  • Trend suku bunga yang semakin menurun, yang memunculkan pertanyaan yang signifikan mengenai strategi investasi dana pensiun yang tepat, dan di sisi lain berdampak terhadap kenaikan kewajiban sehingga menurunkan Rasio Kecukupan Dana.
  • Dampak pandemi COVID-19.
  • Meningkatnya utang negara secara signifikan untuk program subsidi yang di masa depan dapat berpotensi mempengaruhi kemampuan untuk membayar manfaat pensiun yang tidak didanakan dan untuk menyediakan program proteksi sosial.
  • Kurangnya cakupan dan tabungan pensiun bagi para pekerja, baik akibat pasar tenaga kerja informal maupun meningkatnya "gig employment" secara signifikan yang meningkatkan employee turnover dari satu pemberi kerja ke pemberi kerja lain.

2020 Mercer CFA Institute Global Pensiun Index

Sebagai salah satu wujud komitmennya, CFA Institute juga mensponsori 2020 Mercer CFA Institute Global Pension Index yang telah dirilis pada bulan Oktober tahun 2020 lalu, berkolaborasi dengan Mercer dan Monash Centre for Financial Studies. Laporan yang merupakan rilis kedua belas ini mensurvei dan merating sistem pensiun dari 39 negara yang mencakup sekitar 2/3 populasi dunia berdasarkan tiga sub indeks yaitu  kecukupan, keberlanjutan dan integritas, serta merekomendasikan upaya untuk perbaikan di masing-masing sistem.  

Memang tidak mudah untuk membuat rating ini karena keterbatasan data serta assessment terhadap implementasi dari aturan yang ada, sehingga laporan ini mengandalkan data dan informasi yang telah dipublikasi serta aturan yang ada, terlepas dari efektivitas dan disiplin dalam implementasinya. Namun kendala tersebut tidak menghalangi upaya untuk menyajikan pelajaran, pengalaman atau gagasan yang bermanfaat bagi pengembangan dan reformasi sistem pensiun.

Dalam publikasi ini disebutkan bahwa tidak ada sistem pensiun yang sempurna yang dapat diterapkan secara universal, namun terdapat beberapa tujuan serupa yang dapat dirujuk untuk mencapai hasil yang lebih baik, sebagai berikut :

  1. Aspek kecukupan
    • Terdapat minimal jumlah manfaat pensiun bagi rakyat miskin yang mencerminkan persentase yang wajar terhadap rata-rata penghasilan masyarakat.
    • Perbandingan antara penghasilan di masa pensiun dengan masa bekerja bagi median pekerja penuh waktu setidaknya sebesar 70%.
    • Setidaknya 60% dari akumulasi tabungan pensiun tidak diambil secara sekaligus.
  2. Aspek keberlanjutan
    • Setidaknya 80% dari populasi pekerja menjadi peserta dana pensiun sukarela.
    • Aset dana pensiun saat ini lebih besar dari 100% GDP sehingga dapat mendanai kewajiban pensiun di masa mendatang. 
    • Angka partisipasi kerja bagi penduduk berusia 55 sampai dengan 64 tahun setidaknya sebesar 80%.
  3. Aspek integritas
    • Terdapat regulator yang kuat dan prudent yang mengawasi dana pensiun.
    • Terdapat komunikasi secara berkala kepada peserta mencakup provisi personal statements, proyeksi manfaat pensiun yang akan diterima, serta laporan tahunan.
    • Aturan pendanaan yang jelas baik pada dana pensiun dengan program manfaat pasti maupun iuran pasti.

Disebutkan juga bahwa untuk meningkatkan aspek kecukupan dan keberlanjutan dari sistem pensiun di seluruh dunia, diperlukan reformasi secara global antara lain dalam hal-hal sebagai berikut:

  • Meningkatkan cakupan pekerja dan pekerja mandiri dalam dana pensiun sukarela.
  • Memperpanjang usia pensiun.
  • Mempromosikan tingkat partisipasi kerja pada populasi dengan usia yang lebih tua.
  • Mendorong tingkat tabungan pribadi yang lebih tinggi untuk mengurangi ketergantungan pada dana pensiun wajib.
  • Mengurangi tingkat pengambilan tabungan pensiun sebelum usia pensiun.
  • Memperkenalkan ukuran untuk mengurangi gap antar gender.
  • Meningkatkan tata kelola dana pensiun dan memperkenalkan transparansi yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan peserta dana pensiun.

Ideal Retirement System

Berbagai model desain sistem pensiun telah diusulkan dalam berbagai literatur, namun secara umum masih terdapat kekurangan dalam hal guideline praktik terbaik. Pada tahun 2015, CFA Institute bekerja sama dengan Mercer mempublikasikan laporan berjudul Ideal Retirement System yang merupakan  kumpulan prinsip desain pensiun yang dikembangkan berdasarkan rekomendasi dari Future of Finance Advisory Council CFA Institute yang beranggotakan tokoh-tokoh industri finansial dari seluruh dunia. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi basis debat dan diskusi awal bagi pengembangan model yang lebih baik dan implementatif.

Sepuluh prinsip Ideal Retirement System dilengkapi dengan question checklist untuk mempermudah diagnosis  dan upaya untuk mengurangi kesenjangan terhadap prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1.       Pemerintah harus menetapkan tujuan yang jelas untuk seluruh sistem pensiun, termasuk peran dari masing-masing pilar pensiun, dan mengatur penyediaan penghasilan minimum untuk pengentasan kemiskinan bagi populasi yang menua.

    1. Pilar mana saja yang sudah ada? Pilar pensiun idealnya terdiri dari :
      • Pilar 0, dana pensiun wajib yang memberikan proteksi minimal
      • Pilar 1, dana pensiun wajib yang dikaitkan dengan pendapatan masa kerja
      • Pilar 2, dana pensiun swasta yang bersifat wajib dan fully funded 
      • Pilar 3, dana pensiun swasta yang bersifat sukarela dan fully funded
      • Pilar 4, dukungan finansial maupun non finansial yang berada di luar sistem pensiun
    2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dari masing-masing pilar?
    3. Berapa persen dari populasi yang tercakup dalam masing-masing pilar tersebut? 
    4. Siapa yang harus mengelola masing-masing pilar tersebut?
    5. Dapatkah masing-masing pilar tersebut dikelola dan dioperasikan secara efektif?
    6. Bagaimana tingkat pendanaan dari dana pensiun yang disponsori pemerintah?
    7. Bagaimana komitmen pemerintah terhadap reformasi dan upaya untuk menjalankan sistem yang ada?
    8. Apakah terdapat insentif perpajakan untuk mendorong tabungan pensiun secara sukarela?
    9. Apakah terdapat peluang diversifikasi untuk investasi dana pensiun?
    10. Apakah tabungan pensiun bersifat wajib atau sukarela?

2.       Tingkat pendanaan minimum harus diatur dalam sistem pensiun untuk semua pekerja yang berasal dari kontribusi pengusaha, karyawan, maupun wiraswasta. Ini berarti setiap pekerja akan memiliki akun pensiun untuk masa purna bakti mereka.

    1. Berapa jumlah penduduk yang sudah memiliki akun tabungan pensiun?
    2. Berapa jumlah penduduk yang tercakup dalam dana pensiun dengan program manfaat pasti?
    3. Untuk program iuran pasti, berapa rata-rata jumlah iurannya? Bagaimana breakdownnya berdasarkan metrics sosio ekonomi?
    4. Berapa persen penduduk yang berstatus pegawai versus  pekerja mandiri?
    5. Berapa persen rata-rata iuran dana pensiun dibanding pendapatan ?
    6. Berapa rata-rata jumlah iuran peserta?
    7. Apakah peserta akan menaikkan iuran pensiunnya apabila perusahaan menawarkan kenaikan subsidi iuran pensiun secara proporsional?
    8. Berapa rata-rata pendapatan per pegawai?
    9. Berapa rata-rata iuran per grup usia?
    10. Berapa persen pegawai aktif mencapai iuran yang maksimal?
    11. Berapa level iuran dari kaum disabled/parental/earned income (dibanding level iuran yang regular)?
    12. Apa dampak pengurangan biaya dari waktu ke waktu? 

3.       Terdapat default arrangement yang murah dan menarik, baik sebelum dan sesudah pensiun, bagi individu yang tidak ingin membuat keputusan atas perencanaan pensiunnya.

    1. Apakah tersedia default arrangement bagi individu yang tidak ingin membuat keputusan sendiri?
    2. Apabila tersedia, apa saja tipenya : Iuran? Alokasi asset?
    3. Bagaimana efektivitas biaya dan tingkat partisipasi dari default arrangement tersebut?
    4. Apakah tersedia pilihan investasi yang memadai bagi default arrangement?
    5. Haruskah tetap diwajibkan untuk mengikuti program pensiun yang wajib apabila sudah memiliki program pensiun sukarela (opt in)?
    6. Bagaimana level pengetahuan tentang investasi?
    7. Berapa usia pensiun rata-rata, apakah terlalu muda atau tua?
    8. Apakah default arrangement menggunakan skema fully funded atau pay as you go (tergantung dari iuran dari generasi selanjutnya)?

4.       Biaya administrasi dan investasi secara keseluruhan dalam setiap pengaturan pensiun harus diungkapkan dengan kompetisi untuk mendorong biaya yang wajar.

    1. Bagaimana biaya diungkapkan?
    2. Bagaimana biaya dihitung? Bagaimana informasi dikomunikasikan kepada peserta?
    3. Bagaimana pengaturan biaya individu dan biaya rata-rata?
    4. Berapa jumlah provider, apakah memadai?
    5. Seberapa fleksible peserta memilih manajer?
    6. Apakah terdapat pengetahuan terhadap pengaturan biaya serta dampaknya?
    7. Bagaimana biaya atas trading dan implementasi dari perubahan alokasi asset?

5.       Sistem pensiun harus memiliki beberapa fleksibilitas mengingat setiap individu memiliki kondisi keuangan yang berbeda-beda. Fleksibilitas ini mencakup pengakuan bahwa pensiun dapat terjadi pada berbagai usia dan cara yang berbeda-beda.

    1. Apakah terdapat opsi untuk menunda waktu pensiun?
    2. Apakah terdapat penalti untuk pensiun dini (untuk kelompok usia yang berbeda)?
    3. Apakah batas iuran dihitung per tahun?
    4. Dapatkah peserta mengiur dalam masa disability dan melakukan penarikan jika mengalami disabilitas?
    5. Apakah terdapat peluang untuk bekerja secara remote apabila terdapat perubahan dalam kemampuan untuk melakukan commuting?
    6. Apakah terdapat peluang untuk bekerja paruh waktu setelah memasuki masa pensiun?
    7. Berapa banyak yang bekerja pada masa purna bakti dan berapa rata-rata pendapatannya?

6.       Manfaat yang diberikan dari sistem pensiun harus memiliki fokus pada pendapatan namun tetap memberikan opsi penarikan sebagian dana di awal ketika memasuki masa pensiun untuk keperluan tertentu tanpa membahayakan kesinambungan pendapatan.

    1. Apakah terdapat penalti bagi penarikan lebih awal atas tabungan pensiun?
    2. Apa batasan yang ada untuk melakukan penarikan lebih awal?
    3. Berapa persen dana yang ditarik lebih awal?
    4. Apa batasan bagi dana yang telah ditarik lebih awal?
    5. Berapa yang meminjam dari tabungan?

7.       Iuran pensiun yang telah dibayarkan harus memiliki immediate vesting dan portabilitas pada tingkat tertentu. Prinsip ini memastikan bahwa manfaat pensiun yang diterima peserta mencerminkan keseluruhan masa kerja yang telah dijalani, dan peserta tidak dirugikan karena berganti-ganti pekerjaan.

    1. Berapa rata-rata periode vesting?
    2. Berapa manfaat yang hilang akibat perpindahan pekerjaan sebelum masa vesting?
    3. Apa saja perbedaan-perbedaan dalam rejim vesting yang ada?

8.       Pemerintah harus memberikan insentif perpajakan bagi sistem pensiun sehingga mendorong perilaku masyarakat untuk menyisihkan penghasilan untuk masa pensiun secara sukarela.

    1. Apakah terdapat perlakuan pajak yang fleksibel bagi akun-akun yang berbeda?
    2. Apakah sistemnya didanakan atau pay as you go?
    3. Berapa total biaya pajak bagi dana pensiun?
    4. Berapa persen total sistem mengandalkan iuran dari generasi yang lebih muda?
    5. Berapa persen dari iuran yang tergantung pada perlakuan pajak yang menguntungkan?
    6. Apakah aturan pajak memotivasi tabungan pensiun?

9.       Tata kelola dana pensiun harus independen dari kontrol pemerintah dan pemberi kerja,untuk memastikan kepentingan terbaik para peserta dana pensiun.

    1. Apa standar fidusiari untuk dapat mengelola dana pensiun?
    2. Bagaiman level trust terhadap system pensiun yang dikelola pemerintah?
    3. Apakah pembayaran iuran pensiun telah mempertimbangkan aspek pajak atau manfaat yang akan diterima pekerja?
    4. Apakah terdapat pemisahan kewajiban fidusia yang jelas antara  pengelola dan penerima manfaat dana pensiun? 
    5. Bagaimana dana pensiun berkomunikasi dengan pesertanya, apakah membangun trust dan keyakinan?
    6. Bagaimana level tranparansi dari dana pensiun?
    7. Berapa level garansi dari dana pensiun?
    8. Apakah dana pensiun dipersyaratkan untuk fully funded?

10.   Sistem pensiun harus tunduk pada peraturan yang berlaku antara lain yang mengatur aspek kehati-hatian, persyaratan komunikasi dan perlindungan untuk peserta dana pensiun.

    1. Bagaimana lingkungan pengaturan saat ini?
    2. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengatur masing-masing pilar pensiun dan investasi yang dipilih?
    3. Berapa jumlah komplain dan tindakan/hukuman?
    4. Apa yang menjadi sebab tindakan regulatori?

Sebagaimana catatan editor, setiap negara berada pada tahap yang berbeda serta menghadapi sejarah serta dinamika budaya terkait populasi yang berbeda pula. Bagi sebagian pembaca prinsip-prinsip ini sudah terdengar sangat familiar namun sebagian pembaca lainnya dapat menganggap sebagai kontroversial. Laporan OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), tahun 2019 juga menyebutkan bahwa "rejim pensiun sangat beragam dan kerap melibatkan program yang berbeda beda". Namun demikian publikasi ini dapat menjadi stimulasi bagi debat yang sehat dan produktif sebagai upaya untuk membawa kita lebih dekat kepada solusi yang memberikan manfaat untuk masyarakat.

Sistem Pensiun di Indonesia

Dalam publikasi 2020 Mercer CFA Institute Global Pension Index tahun ini, Indonesia berada di peringkat keempat di Asia serta peringkat ke-30 dari 39 negara yang disurvei, masih lebih tinggi dibandingkan Jepang, China, India, Mexico, Filipina, Turki, Argentina, dan Thailand. Indonesia berada di kategori C dan sejajar dengan Korea Selatan, Itali dan Spanyol. Kategori C ini berarti telah memiliki sistem pensiun dengan beberapa fitur yang bagus, namun juga memiliki risiko dan/atau kekurangan besar yang harus diatasi.

Di tahun ini Indonesia mendapatkan skor sebesar 51,4 dengan skor tertinggi untuk sub index integritas (68,7), diikuti oleh sub index kecukupan (45,7) dan sub index keberlanjutan (45,6). Skor ini turun dibanding tahun lalu sebesar 52,2 karena turunnya net replacement rate (perbandingan pendapatan bersih saat pensiun dengan pendapatan bersih sebelum pensiun) yang dipublikasikan oleh OECD serta penambahan usia harapan hidup yang meningkatkan longevity risk bagi system pensiun.

Sedangkan pada tahun 2018 skor Indonesia berada di level 53,1, di tahun 2017 di level 49,9 di tahun 2016 di posisi 48,3 dan tahun sebelumnya lagi di level 48,2. Secara historis Indonesia telah berhasil melakukan perubahan besar dalam sistem pensiun lewat regulasi BPJS di 2015, naik ke level C di mana sebelumnya masih berada di level D.

Dalam report tersebut disebutkan bahwa sistem pensiun di Indonesia dapat ditingkatkan antara lain

  • Support pendapatan minimal bagi masyarakat miskin yang sudah tua.
  • Memperluas jangkauan kepesertaan pensiun bagi karyawan dan pekerja mandiri sehingga dapat meningkatkan level tabungan serta asset pensiun.
  • Meningkatkan regulasi bagi sistem pensiun sukarela.
  • Meningkatkan peraturan komunikasi kepada peserta dana pensiun.
  • Memperpanjang usia pensiun ,mengingat terdapat trend kenaikan usia harapan hidup.

Disarikan dari berbagai sumber, beberapa peluang peningkatan juga dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut :

  • Memperbanyak dukungan dan perubahan kebijakan untuk mendorong kontribusi pensiun swasta serta meningkatkan fleksibilitas agar pekerja tidak dirugikan apabila berpindah pekerjaan.
  • Mengurangi kebocoran tabungan pensiun sebelum masa pensiun antara lain dengan membatasi akses untuk mencairkan dana BPJS dan DPLK.
  • Meningkatkan tata kelola dan transparansi untuk meningkatkan kepercayaan peserta dan masyarakat.
  • Melakukan gerakan financial literacy agar masing-masing individu dapat melakukan perencanaan pensiun secara proaktif dan customized, terlebih dengan adanya trend pergeseran dari program pensiun manfaat pasti ke iuran pasti yang tidak dapat memberikan kepastian hasil investasi,
  • Memperluas pasar DPLK dengan mengijinkan asset management dan sekuritas untuk mendirikan DPLK, tidak hanya asuransi jiwa dan bank,
  • Tersedianya produk anuitas yang dapat diandalkan dan kompetitif,
  • Meningkatkan insentif pajak untuk mendorong masyarakat untuk menambah tabungan pensiun.
  • Menyederhanakan proses pendaftaran DPLK melalui digital channels.

Mengutip kalimat William F. Sharpe di atas bahwa masalah pensiun bersifat multi dimensional (dan juga lintas generasi), maka diperlukan komitmen dan kolaborasi dari seluruh pihak terkait agar sistem pensiun dan implementasi dari sistem tersebut dapat kita tingkatkan secara terintegrasi baik dari aspek kecukupan, keberlanjutan maupun integritas, sehingga  demographic bonus yang kita miliki saat ini tidak akan menjadi demographic curse di kemudian hari, di mana rasio jumlah penduduk usia produktif terhadap  penduduk usia non produktif akan semakin kecil, dan para penduduk usia pensiunnya tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menghidupi diri sendiri dalam trend usia harapan hidup yang meningkat.

Siti Rakhmawati, CFA

Head of Advocacy CFA Society Indonesia

*) Tulisan ini disiapkan untuk kegiatan advokasi CFA Society Indonesia

 Akses publikasi  https://www.cfainstitute.org/en/research/survey-reports/2020-mercer-cfa-institute-global-pension-index

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TANTANGAN DAN MITIGASI PENGELOLAAN

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM MANFAAT PASTI*)

 

"Kewajiban suatu investor institusi akan menuntun strategi investasi yang akan dimintakan kepada manajer investasinya" (Fabozzi, 2007)

Laporan World Economic Forum 2017 menyebutkan bahwa sistem pensiun yang sehat berkontribusi positif dalam membangun ekonomi yang sejahtera dan stabil. Dalam momentum bonus demografi Indonesia saat ini, seyogyanya aset pensiun dapat ditingkatkan secara eksponensial sehingga Indonesia kelak tidak terbebani untuk memberi support kepada warga negara yang sudah tidak produktif lagi.

Namun apabila dibandingkan dengan negara maju dan negara tetangga, jumlah total aset pensiun terhadap PDB di Indonesia (yang terdiri dari dana pensiun wajib maupun sukarela baik Dana Pensiun Pemberi Kerja / DPPK yang didirikan oleh perusahaan untuk karyawannya maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan /DPLK yang dijual oleh bank dan perusahaan asuransi untuk siapa saja yang berkeinginan menambah investasi pensiunnya), masih relatif jauh tertinggal. Data BKF Kemenkeu menunjukkan bahwa pada posisi akhir tahun 2020, rasio jumlah aset pensiun terhadap PDB di Indonesia baru mencapai sekitar 7%, sedangkan di Canada adalah sebesar 150% dan di Malaysia sebesar 65%. Sebuah konsultan memproyeksikan bahwa tabungan pensiun ini harus ditingkatkan enam kali lipat agar dapat mengejar level Malaysia saat ini pada tahun 2045, dan hanya akan mencapai sekitar 13% saja apabila tidak ditingkatkan.

Dana Pensiun Pemberi Kerja program Manfaat Pasti (DPPK-MP) yang merupakan salah satu komponen pensiun sukarela dan didirikan oleh perusahaan untuk pegawainya dengan janji manfaat tertentu sehingga perusahaan menanggung risiko pendanaan apabila terdapat defisit pendanaan, untuk pertama kalinya didirikan pada tahun 1875, yaitu Dana Pensiun American Express.

Dalam pembukaan seminar nasional Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) awal Juni lalu, Ketua ADPI memaparkan bahwa hingga saat ini masih terus terdapat tren pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja program Manfaat Pasti (DPPK-MP) yang semakin mengurangi jumlahnya, yaitu dari semula sebesar 194 di tahun 2014 menjadi 151 di tahun 2020 dan 138 di posisi April 2022.

Tidak hanya di Indonesia, trend pembubaran DPPK-MP ini juga terjadi secara global. Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2019, lebih dari $470 miliar kewajiban pensiun di US, UK, Canada & Belanda telah ditransfer ke perusahaan asuransi. Beberapa perusahaan yang melakukan mega deal tersebut antara lain General Motors, Verizon, Motorola, EMI, AkzoNobel, Philips, British Air, Total, British Telecommunication Pension Scheme, Aviva, BMW, dan Rolls-Royce (Kessler, 2021).

Pembubaran DPPK-MP dapat terjadi karena beberapa hal antara lain akibat perusahaan pendirinya dilikuidasi, ketidaksanggupan membayar manfaat pensiun kepada peserta, atau perusahaan melakukan strategi pengurangan risiko (de-risking strategy).


Tantangan Pengelolaan DPPK-MP

Dalam publikasi OECD berjudul Managing Investment Risk in Defined Benefit Pension Funds (2010) disebutkan bahwa risiko terbesar DPPKMP adalah risiko suku bunga karena kewajibannya bersifat sensitif terhadap suku bunga, dan longevity risk / risiko umur panjang akibat peningkatan usia harapan hidup yang membuat kewajiban dana Pensiun lebih tinggi daripada yang sudah diestimasikan. 

Tower Watson menyebutkan bahwa tantangan pengelolaan terdiri dari tiga sumber, yaitu :

  1. Economic – outlook ekonomi yang menggerakkan nilai aset dan kewajiban, di mana dinamika belakangan ini membuat status pendanaan memburuk.
  2. Longevity – peserta hidup lebih lama dari yang diestimasi sebelumnya sehingga janji manfaat pensiun lebih mahal dari estimasi semula.
  3. Legislative – perubahan peraturan dan latar belakang politik terus berdampak langsung pada hak pensiun, menghasilkan biaya tambahan dan ketidakpastian.

    Sejalan dengan hal ini, dalam publikasi berjudul De-risking Strategies of Defined Benefit Plans: Empirical Evidence from the United States (2020), Society Of Actuaries / SOA menyebutkan bahwa dalam 30 tahun terakhir, perusahaan pendiri program pensiun telah menghadapi tantangan kekurangan dana yang lebih parah akibat rendahnya suku bunga yang menyebabkan kewajiban pensiun yang lebih tinggi, dan penurunan pasar saham tahun 2008 semakin memperburuk situasi. Selain itu, muncul peraturan dan aturan akuntansi baru tentang pensiun yang semakin memberatkan.

    Tantangan ini ditambah dengan adanya ekpektasi terhadap peningkatan kesejahteraan peserta dan penyesuaian terhadap inflasi, khususnya bagi DPPK-MP yang belum memiliki feature COLA (cost of living adjustment). Semua tantangan ini menyebabkan risiko pendanaan bagi perusahaan meningkat, justru pada saat relatif menurunnya kemampuan dukungan pendanaan akibat meningkatnya kompetisi dan faktor lainnya.


Mitigasi Melalui Strategi Pengurangan Risiko

Dalam publikasi SOA tersebut disebutkan beberapa strategi perusahaan untuk mengurangi risiko pendanaan (de-risking strategy) dari DPPK-MPnya yang terdiri dalam

  1. Perubahan program dari Manfaat Pasti ke Iuran Pasti; sehingga perusahaan tidak lagi menanggung risiko pendanaan karena besarnya manfaat pensiun tidak lagi dijanjikan pada jumlah tertentu, namun tergantung kepada hasil investasi.
  2. Freeze / pembekuan; perusahaan membekukan program Manfaat Pasti untuk beberapa atau semua karyawan pada tanggal cut off, namun manfaat atas masa kerja yang telah dilalui tetap dilanjutkan.
  3. Termination pembubaran; ini merupakan bentuk akhir dari strategi pengurangan risiko karena, dana kemudian dibelikan produk anuitas atau dibayarkan secara sekaligus kepada peserta dan menghapus rencana tersebut menghilangkan risiko terkait pensiun bagi sponsor—tetapi biasanya dengan biaya 110% atau lebih dari kewajiban preterminasi (Tepfer, 2012).
  4. Buyout, perusahaan mengalihkan semua atau sebagian dari kewajiban dan aset pensiun kepada perusahaan asuransi menggunakan kontrak anuitas massal, sehingga seluruh spektrum risiko terkait pensiun termasuk risiko suku bunga, risiko inflasi, risiko aset, dan risiko umur panjang dialihkan ke pihak lain.
  5. Buy-in, perusahaan membeli kontrak anuitas sebagai investasi untuk menyesuaikan beberapa atau semua kewajiban masa depan untuk pensiunan. Strategi buy-in memberikan lindung nilai parsial untuk beberapa jenis risiko terkait pensiun dan bisa jadi merupakan tahap pertama bagi strategi buy-out.
  6. Longevity hedge; memungkinkan program pensiun untuk mengalihkan risiko usia pensiunan yang hidup lebih lama dari yang diestimasikan kepada pihak ketiga. Solusi longevity-hedge termasuk derivatif longevity (misalnya, longevity bond, forwards, options dan swaps), asuransi longevity, longevity annuities (juga disebut anuitas pendapatan yang ditangguhkan, atau DIAs),
  7. Liability driven investment (LDI); berbeda dengan investasi tradisional "asset only" yang hanya berfokus pada maksimalisasi return, LDI merupakan strategi "asset liability" yang menyesuaikan aset terhadap kewajiban pensiun dan berfokus pada stabilisasi rasio pendanaan.

Beberapa strategi pengurangan risiko tersebut memiliki hubungan sebab akibat dan menimbulkan urutan. Misalnya, strategi pembekuan program Manfaat Pasti mungkin merupakan langkah awal dari strategi pembubaran, yang kemudian dialihkan ke program Iuran Pasti. Strategi buy-in bisa jadi merupakan persiapan dari strategi buy-out.

(Sumber : Society of Actuaries)

 

Sebuah studi menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar dengan Dewan Pengawas independen lebih mungkin untuk menginvestasikan aset pensiun mereka dalam obligasi dan mempertahankan DPPK-MPnya, sedangkan perusahaan dengan kepemilikan institusional dan orang dalam lebih mungkin untuk menginvestasikan aset pensiun mereka dalam ekuitas dan mengalihkan ke program Iuran Pasti. Secara keseluruhan, strategi pengurangan risiko pensiun dan struktur modal ditemukan berhubungan dengan tata kelola perusahaan.

 

Liability Driven Investment Sebagai Salah Satu Strategi Pengurangan Risiko

Pada tahun 2013, CFA Institute Research Foundation yang merupakan bagian dari CFA Institute (sebuah organisasi profesi investasi global yang memiliki misi untuk memimpin profesi investasi secara global dengan mempromosikan standar etika, pendidikan, dan keunggulan profesional tertinggi untuk kepentingan masyarakat) menerbitkan publikasi berjudul "The Evolution of Asset-Liability Management", yang menggambarkan perjalanan riset dan praktik dalam bidang Asset Liability Management / ALM atau Liability Driven Investment / LDI. Materi manajemen portofolio Dana Pensiun juga merupakan salah satu silabus sertifikasi profesi analis keuangan tersebut.

Dari sejarah dan penelitian tentang ALM disimpulkan kewajiban pensiun harus diperlakukan sama dengan kewajiban bank dan asuransi, sehingga sebagaimana quote Fabozzi di atas, pengelolaan Dana Pensiun harus mendapatkan fokus ALM yang sesuai, yaitu pengelolaan aset yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban

Mengingat strategi LDI relatif mahal dan bersifat problematis bagi Dana Pensiun yang mengalami defisit pendanaan, maka penerapannya harus dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan kondisi pasar untuk mencapai optimalisasi antara risiko dan return (bukan hanya minimalisasi risiko atau maksimalisasi return saja), serta mempertimbangkan kapasitas pengambilan risiko yang diintegrasikan ke dalam pengelolaan Enterprise Risk Management peusahaan sebagai pemilik risiko pendanaan.

            Tantangan lain adalah perlu dikembangkannya ekosistem dan produk-produk investasi yang dapat memiliki faktor risiko sama dengan kewajiban Dana Pensiun sehingga dapat digunakan sebagai instrument LDI, khususnya untuk mitigasi risiko suku bunga dan risiko umur panjang.

Program financial literacy bagi para individu juga harus digaungkan lebih kencang lagi agar warga negara tetap dapat hidup sejahtera, mengingat mereka relatif tidak bisa lagi menggantungkan hidupnya pada pemberi kerja karena trend perubahan ke program iuran pasti, karena  dana pensiun yang bersifat mandatory sebagai pilar pensiun 1 secara umum jumlahnya relatif kecil, apalagi dalam trend usia harapan hidup yang lebih panjang serta rasio jumlah penduduk usia produktif terhadap jumlah penduduk usia non-produktif yang semakin berkurang.

 

Ketersediaan produk anuitas (kontrak asuransi yang diterbitkan dan didistribusikan oleh lembaga keuangan dengan tujuan membayar dana yang diinvestasikan dalam bentuk aliran pendapatan tetap di masa depan) yang handal dan terjangkau juga sangat penting untuk mendukung kesinambungan pendapatan pada masa pensiun, terlebih pada trend pengalihan Dana Pensiun dari program Manfaat Pasti yang manfaatnya dibayarkan secara periodik ke program Iuran Pasti yang manfaatnya dibayarkan secara sekaligus, yang terjadi saat ini.

 

Siti Rakhmawati

Head of Advocacy

*)Tulisan ini disiapkan untuk kegiatan advocacy CFA Society Indonesia dan majalah ADPI, serta versi pendeknya telah dimuat di Harian Kontan

 

Akses publikasi

https://www.oecd.org/finance/private-pensions/44899253.pdf

https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/book/rf-lit-review/2013/rflr-v8-n2-1-pdf.ashx

https://www.soa.org/globalassets/assets/files/resources/research-report/2020/de-risking-strategies.pdf

Posted: 19 June 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


STEWARDSHIP CODE

UNTUK PENCIPTAAN NILAI BAGI PEMEGANG SAHAM*)

"We will be increasingly disposed to vote against management and board directors when companies are not making sufficient progress on sustainability-related disclosures and the business practices and plans underlying them." Larry Fink, 2020

Larry Fink yang mendirikan BlackRock tiga puluh empat tahun lalu mengejutkan dunia keuangan pada tahun 2018 ketika mendeklarasikan bahwa perusahaan investasinya hanya akan berinvestasi di perusahaan yang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki tujuan bermakna, bukan yang memberikan keuntungan semata. Setiap tahun dia mengirim surat kepada CEO perusahaan di hampir setiap perusahaan besar di Amerika (link terlampir) untuk menyampaikan aspirasinya. Sebagai perusahaan investasi dengan dana kelolaan terbesar di dunia –sekitar USD10 triliun – tentu saja surat ini bukan hanya "macan kertas" yang hanya akan disimpan dalam arsip perusahaan.

Saat ini adalah earning season dengan adanya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk pemaparan kinerja perusahaan serta meminta persetujuan pemegang saham atas laporan serta pengesahan laporan keuangan, pembebasan board of executive perusahaan dari tanggung jawab, penentuan penggunaan laba perusahaan (termasuk tingkat pembagian dividen), serta agenda lain antara lain seperti pergantian board of executive, apabila ada. Dalam pengelolaan perusahaan, secara alami terdapat agency problem di mana Direksi sebagai agent tidak bertindak untuk kepentingan terbaik pemegang saham sebagai principal. Salah satu mitigasinya adalah penerapan tata kelola perusahaan /Good Corporate Governance (GCG).

Penerapan GCG di Indonesia dimulai sejak 2002, dengan terbitnya Keputusan Menteri BUMN tentang "Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN (yang diperbaharui pada tahun 2011), sebagai lesson learnt dari krisis moneter 1998. Pada tahun 2014 OJK bekerja sama dengan International Finance Corporation (anggota World Bank) menerbitkan The Indonesia Corporate Governance Manual First Edition, dan pada tahun yang sama OJK menerbitkan Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia.

Namun secara umum praktik GCG di Indonesia masih jauh dari menggembirakan. Skor penilaian aspek GCG Indonesia di Global Company Index yang dilakukan World Economic Forum tahun 2019 turun ke peringkat 57, di mana negara Asia yang memiliki skor baik didominasi Thailand, Singapura, dan Malaysia. Hasil survei oleh Asean Corporate Governance Association terhadap sebelas negara menunjukkan ranking penerapan GCG di Indonesia yang secara konsisten masih berada di papan bawah. 

Benchmark di negara lain, selain adanya GCG code di sisi perusahaan juga terdapat stewardship code di sisi investor insitusi (ilustrasi ekosistem dalam bagan berikut), yang diharapkan dapat mengawal penerapan GCG di perusahaan investasi untuk penciptaan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang.

Stewardship

Dalam industri manajemen investasi, stewardship secara umum didefinisikan sebagai keterlibatan investor institusi dalam perusahaan publik untuk menghasilkan value jangka panjang bagi pemegang saham. Pihak yang menerbitkan stewardship code biasanya regulator atau organisasi industri. Standar stewardship code ini mulai dikembangkan di UK sebagai pembelajaran dari krisis subprime mortgage pada tahun 2008, di mana investor institusi diharapkan dapat mengecek dan mengendalikan praktik pengambilan risiko yang tidak optimal dan perilaku jangka pendek yang dapat merugikan pemegang saham.

 Adopsi stewardship code di UK pada tahun 2010 ini kemudian diikuti oleh market lain termasuk market di Asia Pasifik. Pada tahun 2014 Jepang merupakan negara pertama di Asia Pasifik yang memperkenalkan stewardship code, disusul Malaysia. Di tahun 2016 Hongkong, Taiwan dan Singapura juga mengadopsi standar ini, sedangkan Thailand, India, Korea Selatan dan Australia mengadopsinya pada tahun 2017

Prinsip-prinsip umum stewardship code antara lain sebagai berikut:

  • Menetapkan dan mengungkapkan kebijakan terkait stewardship.
  • Memiliki kebijakan untuk mengelola benturan kepentingan
  • Memonitor dan berinteraksi dengan perusahaan investee 
  • Mengungkapkan kebijakan voting dan aksi voting yang telah diambil
  • Melaporkan tanggung jawab stewardship kepada klien dan penerima manfaat. 

Beberapa prinsip stewardship lain yang tidak terdapat di semua market antara lain :

  • Berpartisipasi dalam engagement kolektif,
  • Menetapkan kebijkan eskalasi engagement,
  • Mengintegrasikan risiko dan peluang terkait dan sosial,
  • Mengidentifikasi dan merespon risiko pasar dan system keuangan
  • Mereview prosedur tata kelola internal perusahaan

Stewardship di Asia Pasifik

Pada tahun 2020 lalu, CFA Institute, sebuah organisasi profesi investasi yang mempromosikan praktik terbaik untuk investor (https://cfainstitute.org) dan telah mempublikasikan standard dan panduan terkait tanggung jawab profesi dan etis untuk manajer investasi dan dana pensiun, menerbitkan publikasi berjudul Stewardship 2.0 Awareness, Effectiveness, and Progression of Stewardship Codes in Asia Pacific. Laporan ini didasarkan pada survey terhadap peserta CFA Institute di Asia Pasifik, review atas riset akademis serta diskusi dengan para stakeholder (asset owners, asset managers, and regulators) dengan fokus pada area-area sebagai berikut:

  • Seberapa sadar terhadap prinsip-prinsip stewardshipkah investor di Asia Pacifik?
  • Seberapa terlibatkah investor dalam kegiatan stewardship?
  • Apakah kerangka penegakan stewardship codes perlu lebih diperketat?
  • Hal apa yang menghalangi investor untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip stewardship secara luas?
  • Bagaimana stewardship codes dapat lebih dikuatkan untuk meningkatkan efektivitas dan untuk mencakup faktor lingkungan dan sosial?

Report tersebut melaporkan beberapa trend terkini atas praktik stewardship, antara lain :

 ■ Faktor sustainability serta environmental, social, & governance (ESG).

Pada bulan Maret 2020 Financial Services Agency (FSA) di Jepang telah mengupdate definisi stewardship, yang secara spesifik memasukkan pertimbangan faktor sustainability serta environmental, social, & governance (ESG). Mayoritas responden yang disurvey pun mendukung factor ini dalam tanggung jawab stewardship.

Perluasan cakupan selain saham publik.

Stewardship Code UK dan Jepang revisi tahun 2020 telah memasukkan tanggung jawab investor utang, selain saham publik yang selama in menjadi area fokus stewardship. Mayoritas responden yakin bahwa perluasan cakupan ini diperlukan.

Referensi eksplisit terhadap service providers

Di awal iterasi, target stewardship codes hanya asset owner and asset manager, namun sekarang telah diperluas kepada stakeholder lainnya termasuk proxy advisors dan konsultan investasi.

Transparansi yang meningkat dan pelaporan yang lebih baik

Pelaporan dan pengungkapan sangat penting dalam stewardship codes, baik atas benturan kepentingan maupun voting. Fokus saat ini adalah pada pengungkapan kebijakan voting dan engagement namun sekarang telah meningkat tidak hanya kebijakan, namun juga catatan dan alasan dari aksi voting.

Dalam laporan tersebut juga ditemukan isu dan tantangan penerapan stewardship antara lain

  • upaya penegakan prinsip strewardship code yang dapat berujung pada praktik box-ticking sehingga kurang mengena ke substansi masalah,
  • ketidakpastian manfaat (sulit dikuantifikasi dan bersifat jangka panjang),
  • biaya yang muncul untuk compliance terhadap prinsip stewardship,
  • struktur kepemilikan saham yang lebih terkonsentrasi dan kepemilikan saham oleh investor institusi yang lebih rendah dibanding perusahaan di UK dan US, sehingga dapat menyebabkan rendahnya motivasi dan efektivitas praktik stewardship.
  • nvestasi pasif versus stewardship; di masa lalu manajer investasi lebih concern dengan menyediakan produk yang likuid dan menjaga tracking error yang minimal terhadap benchmark kinerja investasi. Namun seiring dengan pertumbuhan investor pasif yang menjadi pemegang saham yang semakin dominan, harapan dan tekanan terhadap investor pasif untuk melakukan praktik stewardship secara aktif juga semakin intens.
  • benturan kepentingan ; industri keuangan termasuk manajemen investasi merupakan industri yang penuh dengan benturan kepentingan. Stewardship codes dapat meminimalkan hal ini.
  • pertimbangan budaya dan konteks lokal negara Asia lebih menghargai kolektivisme dibanding individualisme serta penekanan lebih besar terhadap hierarki yang dapat mengurangi tingkat stewardship
  • Temuan-temuan utama dalam laporan tersebut antara lain sebagai berikut:
  • Awareness: lebih banyak responden yang menyatakanwere "less understanding" dibanding "more understanding" terhadap stewardship codes.
  • Engagement: Investor secara umum mempertimbangkan prinsip stewardship dalam batas tertentu saat membuat keputusan investasi, namun  engagement levels cukup bervariasi : lebih dari 50% of investor diindikasikan melakukan engagement per kuartal sedangka 30% ahanya setahun sekali atau malah kurang.
  • Specific principle on ESG: stewardship code faktor ESG merupakan salah satu
  • Impact: investor melihat bahwa stewardship memiliki impak yang lebih kuat dalam aspek governance dibanding faktor environmental, atau  sosial.
  • Challenges: terdiri dari dua hal yaitu biaya engagement dan kurangnya hubungan yang jelas antara penciptaan nilai dan engagement, karena lebih bersifat jangka panjang.
  • Enforcement: responden yakin bahwa stewardship codes harus bersifat principles-based, bukan tertulis dalam regulasi yang bersifat statutory.
  • Improvements: antara lain pendidikan, promosi, kesadaran serta kejelasan dan penyederhanaan dari stewardship code. Pengawasan dan monitoring atas implementasi stewardship codes oleh regulator juga dianggap penting. Penegakan oleh badan pemerintah juga akan meningkatkan kredibilitas dari stewardship code.

Dengan mempertimbangkan temuan dalam survey dan riset, CFA Institute memberikan rekomendasi dalam menginisiasi, merevisi serta mengaplikasikan stewardship codes:

  • Aspirational standard: stewardship codes harus menjadi comply-or-explain standard (bukan mandatory atau voluntary standard) dan dimonitor secara memadai untuk memastikan bahwa para institusi yang mengklaim sebagai signatories terhadap standar mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan dan menunjukkan standar profesi yang tinggi.
  • Promotion and awareness: regulator atau asosiasi industri lokal harus memastikan bahwa investor institusi memiliki kesempatan yang luas untuk mempelajari secara detil tentang bagaimana cara melakukan aksi yang bertanggung jawab sebagai pemegang saham dan menerapkan prinsip-prinsip stewardship secara praktis
  • Flexibility: mengakomodasi investor dengan model bisnis, strategi investasi dan tingkat sumber daya yang berbeda-beda.
  • Need for global best practices, with flexibility to cater for market differences: meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam tujuan, struktur pasar, kerangka GCG antara negara, namun hendaknya tetap mengacu pada prinsip global best practice. Lembaga pengawas dapat menekankan isu yang paling prioritas dalam konteks negara masing-masing.
  • Leading from the top: stewardship codes harus dipromosikan oleh level tertinggi dari rantai investasi (dalam hal ini asset owner seperti asuransi, dana pensiun, dst) untuk dapat mennyeraskan kepentingan semua pihak.
  • Inclusion of ESG: faktor ESG merupakan faktor kunci dari penciptaan nilai jangka panjang sehingga investor diintegrasikan ke dalam proses investasi sehingga mereka dan penerima manfaat dapat mendapatkan manfaat dari analisis yang menenyeluruh.

Stewardship di Indonesia

Saat ini Indonesia belum memiliki stewardship code sebagaimana negara Asia Pasifik lain seperti Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapore, India, Thailand, Korea Selatan dan Australia. Dalam publikasi berjudul Preliminary Study On The Urgency To Implement Stewardship Code In Indonesia yang diterbitkan oleh IPMI International Business School pada tahun 2017, disebutkan bahwa adopsi stewardship code di beberapa negara menunjukkan komitmen regulator dan ekspektasi untuk meningkatkan praktik GCG ke level yang lebih strategis dengan melibatkan investor institusi dalam pengelolaan perusahaan investee untuk  meningkatkan risk -adjusted return dalam jangka panjang bagi pemegang saham.

Perlindungan pemegang saham di Indonesia memang sudah tercakup dalam Undang-undang Perseroan Terbatas antara lain hak meminta keterlibatan pengadilan, hak melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan, hak mengusulkan dilaksanakannya RUPS, hak untuk meminta RUPS membubarkan perseroan, hak appraisal, hak memperoleh keterbukaan informasi yang akurat, dan hak untuk tidak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh organ perseroan. Instrumen lain adalah Peraturan OJK antara lain POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK.10/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

Namun selain hal ini lebih bersifat reaktif, dalam konteks masih rendahnya skor GCG dan maraknya isu investasi berbasis ESG, inisiatif stewardship code untuk investor institusi di Indonesia merupakan hal yang tidak berlebihan, terlepas dari beberapa isu dan tantangan sebagaimana tersebut di atas.  Karena "it takes two to tango."

 

Siti Rakhmawati, CFA

Head of Advocacy CFA Society Indonesia

*)Tulisan ini disiapkan untuk kegiatan advocacy CFA Society Indonesia

 

Akses publikasi

https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/article/position-paper/stewardship.ashx

https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/code/amc/asset-manager-code.ashx

https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/code/other-codes-standards/pension-trustee-code-of-conduct-2019.ashx

https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STANDAR BENCHMARK PENGUKURAN KINERJA INVESTASI*)

"Portofolio investasi kita adalah unik sebagaimana tujuan investasi dan situasi hidup kita, jadi mengapa kita harus memakai benchmark yang sama?" Andrew Crowell (Vice Chairman D.A. Davidson & Co. Wealth Management, Los Angeles)

Tahun 2021 telah kita lewati. Kinerja setahun telah dihitung dan layaknya raport yang memiliki standar, kemudian dinilai : apakah akan dianggap berkinerja baik, sedang, atau kurang. Benchmark atau tolok ukur sebagai standar penilaian sangatlah penting, tidak hanya bagi keadilan penilaian manajemen, namun terlebih untuk memastikan bahwa sumber daya akan dialokasikan untuk menjamin pencapaian tujuan.

Dalam dunia manajemen, kita sering mendengar bahwa  kriteria penetapan target yang efektif antara lain bersifat spesific, measurable, attainable, realistic, & timely. Namun untuk industri investasi yang naturenya cukup spesifik, tentunya diperlukan kerangka yang juga spesifik, terlebih dalam konteks untuk menjaga –atau bahkan memulihkan-- trust dari para stakeholdersnya. Praktik terbaik tata kelola investasi mensyaratkan adanya dokumen yang mengatur peran masing-masing pihak (pengawas, pengelola dan peserta), serta kebijakan alokasi aset, pengukuran serta evaluasi kinerja.

Standar Panduan Dalam Penetapan Benchmark

Pada tahun 2020 lalu CFA Institute, organisasi profesi investasi global yang memiliki misi "to lead the investment profession globally by promoting the highest standards of ethics, education, and professional excellence for the ultimate benefit of society"), menerbitkan edisi Global Investment Performance Standard / GIPS edisi termutakhir. GIPS yang mulai dirintis sejak tahun 1995 merupakan standar global dalam perhitungan dan penyajian kinerja investasi dengan tujuan mempromosikan kepentingan dan keyakinan investor, memastikan data yang akurat dan konsisten, memperoleh penerimaan atas standar global dalam perhitunga dan penyajian kinerja investasi, mempromosikan kompetisi yang fair dan self-regulation industry secara global.

Bulan April tahun 2021 lalu CFA Institute Kembali menerbitkan publikasi turunan GIPS : Guidance Statement On Benchmark For Firms. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan referensi praktik terbaik dalam penentuan benchmark kinerja investasi.

Hubungan antara strategi investasi dengan benchmark

Dalam publikasi tersebut, disebutkan bahwa hubungan antara strategi investasi dengan benchmark secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori :

  1. Benchmark Relative: keputusan investasi diambil secara relatif terhadap bobot, eksposur dan risiko dari benchmark yang ditetapkan. Portofolio bisa sangat mirip dengan benchmark (sebagaimana dalam strategi investasi pasif dan aktif).
  2. Benchmark Aware: keputusan investasi tidak terlalu mendekati karakteristik benchmark, meskipun benchmark biasanya merepresentasikan segmen pasar dari aset yang ada dalam portofolio. Terdapat perbedaan yang cukup besar antara portofolio investasi dan benchmark (misalnya concentrated strategies).
  3. Benchmark Agnostic: keputusan investasi tidak dibuat secara relatif terhadap benchmark. Skenario ini umum bagi strategi alternatif yang tidak memiliki benchmark yang pas, atau strategi yang tidak dicover oleh penyedia indeks. Dalam hal ini perusahaan biasanya menggunakan target return minimal yang sudah ditetapkan di awal yang tidak didasarkan pada indeks.

Jenis Benchmark

Dalam publikasi tersebut, disebutkan beberapa jenis benchmark yang biasa digunakan

a.     Indeks pasar: baik berupa broad index (misal IHSG dan Indobex) atau narrow index (misal indeks sektor finansial, dan sub indeks dari Indobex). Benchmark ini paling umum digunakan dan dipublikasi oleh penyedia indeks.

b.     Nilai absolut atau target return: misal 5% sd 10% rata-rata imbal hasil tahunan atau infasi+5% dalam periode 5 tahun, Benchmark kinerja ini popular untuk hedge funds dan pendekatan market-neutral lainnya di mana strategi investasi tidak memiliki kaitan dengan indeks pasar.

c.     Peer Groups dan semesta Manager Investasi: misal tujuan investasi adalah untuk berada pada top quartile dari manajer investasi dalam periode waktu tertentu. Benchmark ini biasa digunakan untuk membandingkan kinerja dana dalam suatu industri, sektor atau negara. Beberapa masalah dalam penggunaan benchmark ini adalah:

    1. self-reporting bias (hanya beberapa dana yang memilih untuk melaporkan kinerjanya),
    2. survivorship bias (kinerja historis dari dana yang sudah ditutup dihilangkan dari benchmark peer group),
    3. ketidakmampuan untuk memperoleh data pada periode yang sama dengan komposit atau kumpulan dana,
    4. kesulitan untuk dapat diinvestasikan (beberapa dana sudah tidak dapat menerima investor baru).

Meskipun tidak dapat dianggap sesuai dengan praktik terbaik, namun untuk kelas aset alternatif seperti private equity dan real estate, benchmark ini banyak digunakan dan kerap dianggap sebagai pilihan terbaik yang tersedia.

d.     Returns-Based Benchmarks: merupakan jenis campuran benchmark yang mengestimasi eksposur historis dari beragam indeks dengan melakukan analisis regresi antara return dari portofolio dengan return dari beragam indeks tersebut, untuk menentukan style dari portofolio.

e.     Factor-Based Models: benchmark ini menghitung return berdasarkan suatu set dari  eksposur risiko yang telah ditentukan sebelumnya, seperti  CAPM (capital asset pricing model). Misalnya tujuan investasi adalah untuk mengungguli return benchmark yang disesuaikan dengan beta selama periode tiga tahun.

f.      Exchange-Traded Fund (ETF) : Berbeda dengan  indeks pasar, ETF mempertimbangkan biaya trading dan biaya lain termasuk pajak, sehingga returnnya relatif lebih rendah, Apabila perusahaan memilih ETF sebagai benchmark maka harus mempresentasikan return komposit yang juga net dari seluruh biaya.

g.     Custom Benchmarks, merupakan benchmark yang dikustomisasi antara lain sebagai berikut :

  1. Bespoke: merupakan benchmark yang disusun secara khusus untuk bisa merefleksikan strategi investasi yang dimiliki dengan lebih baik, ketimbang indeks yang disediakan provider.
  2. Blended Benchmarks: dibuat dengan menggabungkan dua atau lebih indeks dan digunakan sebagai pembanding dari strategi campuran, strategi alokasi aset dan investasi yang disesuaikan dengan kewajiban, dari yang bersifat sederhana seperti  misalnya 60% Indeks A dan 40% indeks B, hingga ke yang lebih kompleks.
  3. Portfolio-Weighted Custom Benchmark: dibuat dengan menggunakan benchmark dari individual portofolio di dalam komposit.
  4. Custom Net Benchmarks: saat ini semakin umum digunakan benchmark yang memperhitungkan biaya model dan biaya lainnya dan beberapa penyedia indeks sudah menawarkan hal ini.

Kriteria Benchmark Yang Valid

Dalam publikasi GIPS : Guidance Statement On Benchmark For Firms tersebut disebutkan kriteria-kriteria benchmark yang valid, yaitu :

  1. specified in advance; benchmark ditetapkan sebelum periode evaluasi.
  2. relevant; benchmark merefleksikan mandat, tujuan  atau strategi investasi.
  3. measurable; benchmark dapat dikuantifisir.
  4. unambiguous; konstituen dari semesta investasi dalam benchmark dapat dengan jelas diidentifikasi dan dinilai
  5. representative of current investment options; perusahaan memilikipengetahuan terkini atas semesta investasi dalam benchmark.
  6. accountable; perusahaan memilih benchmark dan bertanggung jawab atas perbedaan antara portofolio yang dikelola dengan semesta benchmark.
  7. investable; memungkinkan untuk tidak melakukan active management melainkan hanya berinvestasi sama persis dengan benchmark.
  8. complete; benchmark memberikan keterwakilan yang luas dalam segmen pasar yang menjadi sasaran investasi

Sejalan dengan publikasi Edhec Business School yang menyebutkan bahwa investor dan manajer investasi harus melakukan teknik kuantitatif dan kualitatif dalam menentukan validitas benchmark (Kuenzi, 2003), dalam publikasi CFA tersebut juga disebutkan beberapa situasi di mana tidak terdapat benchmark yang dapat merefleksikan mandat, tujuan dan strategi investasi antara lain investasi private equity, real estate dan strategi alternatif seperti

  1. Liability-Driven Investing strategy / LDI (yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan aset yang cukup untuk memenuhi kewajiban sehingga benchmarksnya biasanya dibangun dari kustomisasi sekumpulan sekuritas yang didesain untuk menyesuakan dengan profil kewajiban yang didasarkan pada karakteristik yang diestimasi secara aktuarial seperti durasi dan konveksitas),
  2. unconstrained strategy (yang memungkinkan untuk berinvestasi secara oportunistik di seluruh kelas aset dan sektor sehingga biasanya digunakan benchmark kinerja premium tertentu di atas tingkat bunga bebas risiko), serta
  3. long–short strategy (yaitu membeli aset yang diharapkan mengalami kenaikan value dan short sell yang diperkirakan mengalami penurunan value sehingga benchmark dari strategi ini harus merefleksikan eksposur pasar dari portofolio di dalam komposit).

Dalam hal tidak terdapat benchmark yang sesuai, perusahaan harus mendisclose sebabnya serta alternatif benchmark apa yang digunakan serta pertimbangannya.

 

Standar Perhitungan dan Penyajian Kinerja Investasi

Standar GIPS mempersyaratkan bahwa perhitungan dan pelaporan kinerja investasi disajikan sebagai return on investment total return yang terdiri dari return yang telah direalisasikan (baik berupa income atau laba rugi transaksi), serta return yang belum direalisasikan (berupa kenaikan atau penurunan nilai investasi).

Perhitungan dan penyajian return hanya berupa return yang telah direalisasikan saja tanpa memperhitungkan return yang belum direalisasikan memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut :

  1. Belum secara komprehensif memperhitungkan seluruh komponen return investasi.
  2. Bisa mendorong tingkat trading yang berlebihan sehingga meningkatkan biaya investasi.
  3. Bisa memicu behavioral bias seperti fear of regret (tidak melakukan cut loss atas investasi yang sudah tidak memiliki prospek untuk mencegah kerugian lebih jauh dan mereinvestasikan ke aset yang lebih baik prospeknya, karena berharap harga kembali ke cost) dan seeking pride (menjual aset yang masih memiliki potential upside, karena tidak sabar dalam profit taking sehingga mengurangi optimalisasi investasi).

 

Contoh Benchmark Investasi Indiana Publik Retirement System

Dalam publikasi Understanding INPRS's Investment Benchmarks kita dapat melihat contoh penentuan benchmark dari Indiana Public Retirement System yang terakhir direvisi pada Oktober 2021 lalu.

Untuk kelas aset fixed income dilakukan kustomisasi karena strategi LDI. Tidak terdapat indeks pasar terpublikasi yang sesuai untuk kelas aset private markets, real assets, dan risk parity sehingga digunakan benchmark yang dinetralisasi. Untuk benchmark keseluruhan portofolio, digunakanlah benchmark masing-masing kelas aset tersebut di table tersebut di atas yang disesuaikan dengan bobot dalam kebijakan alokasi asetnya.

Dengan demikian pengukuran kinerja dapat dilakukan secara fair, serta optimalisasi dan pencapaian tujuan investasi tidak akan terkompromikan oleh tujuan jangka pendek akibat benchmark yang kurang sesuai. Hal ini sejalan dengan quote mengesankan dari Ririek Adriansyah, CEO Telkom Group "Apabila terdapat konflik antara long term dan short term, maka pilihlah yang long term".

 

Siti Rakhmawati, CFA

Direktur Investasi Dana Pensiun Telkom

*)Tulisan ini disiapkan untuk kegiatan advokasi CFA Society Indonesia dan versi pendeknya dimuat di media massa

 

Akses publikasi

http://www.gipsstandards.org/wp-content/uploads/2021/03/gs_benchmarks_firms.pdf

https://www.gipsstandards.org/wp-content/uploads/2021/03/2020_gips_standards_firms.pdf

https://www.in.gov/inprs/files/UnderstandingINPRSInvestmentBenchmarks.pdf


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



elderly-981400__340.webp

Global Pension Index 2021: Indonesia ranked sixth among Asian retirement income systems.
https://www.asean.mercer.com/newsroom/global-pension-index-2021-indonesia-ranked-sixth-among-asian-retirement-income-systems.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INVESTASI BERBASIS ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE)*

 

"We have forgotten how to be good guests, how to walk lightly on the earth as its other creatures do." —Barbara Ward (1972)

Kalimat ini diucapkan oleh salah satu penulis buku Only One Earth: The Care and Maintenance of a Small Planet' yang kemudian menjadi direktur pertama International Institute for Environment and Development, sebuah organisasi riset kebijakan dan aksi yang mempromosikan  pembangunan berkelanjutan dan menyambungkan prioritas lokal dengan tantangan global, yang menjadi cikal bakal ESG yang saat ini tengah marak.

Dalam laman http://governansi.org/, disebutkan bahwa ESG (atau kerap disebut Environmental, Social, and Corporate Governance /ESCG, Responsible Business Conduct /RBC, Co-Shared Value / CSV) merujuk pada tiga faktor sentral pengukuran dampak keberlanjutan dan etis dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada bisnis atau perusahaan tertentu yaitu Lingkungan, Sosial dan Governansi atau Tatakelola.

Investor umumnya menggunakan kriteria untuk ketiga faktor di atas dalam pertimbangan mereka untuk memilih investasi yang diambil

  1. Kriteria Lingkungan: Investor mempertimbangkan bagaimana perusahaan berkinerja dengan cara ramah lingkungan, misalnya :

                 a. Penggunaan energi ramah lingkungan;

                 b. Pengelolaan limbah agar tidak menjadi polutan;

                 c. Partisipasi dalam konservasi sumber daya alam tak tergantikan;

                 d. Perlakuan wajar terhadap binatang yang tidak semena-mena; dan

                 e. Penerapan sistem manajemen risiko yang efektif dalam pengelolaan risiko lingkungan.

  1. Kriteria Sosial: Investor mempertimbangkan bagaimana perusahaan mengelola hubungan kerja dengan para karyawan, pemasok, pelanggan, dan komunitas di mana mereka beroperasi, misalnya :
    1. Pemilihan pemasok yang juga memiliki kebijakan dan praktik ESG;
    2. Keterlibatan organisasi dalam pembangunan komunitas baik dalam bentuk persentase laba dan/atau kerja sukarela para karyawan bagi komunitas;
    3. Pemastian lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi karyawan;
    4. Pemastian untuk mempertimbangan masukan dan harapan pemangku kepentingan terhadap organisasi.
  1. Kriteria Governansi atau Tatakelola: Investor mempertimbangkan bagaimana perusahaan membangun kepemimpinan yang mampu menjalankan prinsip tata kelola yang baik dan terlihat dalam struktur direksi dan dewan komisaris, sistem remunerasi direksi dan manajemen senior, sistem audit, pengendalian internal, dan perlindungan hak pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas, antara lain :

                 a. Penggunaan metode akuntansi yang sesuai dengan standar yang diharuskan;

                 b. Pemastian bahwa semua pemegang saham diberikan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan suara untuk keputusan mengenai isu yang penting bagi organisasi;

                 c. Pemastian tidak adanya 'konflik kepentingan' dalam pemilihan anggota direksi dan dewan komisaris;

                 d. Pemastian tidak adanya kontribusi politik untuk memperoleh perlakuan istimewa dari penerima kontribusi;

                 e. Pemastian tidak terlibat dalam kegiatan ilegal.

Mengacu pada publikasi CFA Institute Research Foundation tahun 2020 berjudul "ESG and Responsible Institutional Investing Around the World : A Critical Review", isu utama ESG adalah sebagai berikut :

Picture6.png

Environmental, Social & Governance (ESG) dan Sustainable Development Growth (SDG)

ESG ini mengelaborasi tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Growth /SDG (https://www.un.org/) sebagai berikut :

Aspek sosial mengelaborasi tujuan-tujuan ESG sebagai berikut :

         i. Tujuan pertama : no poverty

        ii. Tujuan kedua :  zero hunger

       iii. Tujuan ketiga : good health & well being

       iv. Tujuan keempat : quality education

        v. Tujuan kelima : gender equality

       vi. Tujuan kedelapan : decent work & economic growth

       vii. Tujuan kesepuluh : reduce inequality

      viii. Tujuan kesebelas : sustainable cities & communities

       ix. Tujuan ke tiga belas : climate action

Aspek environmental mengelaborasi tujuan-tujuan ESG sebagai berikut :

        i. Tujuan keenam : clean water & sanitation.

       ii. Tujuan ketujuh : affordable & clean energy

      iii. Tujuan kedua belas : responsible consumption & production.

      iv. Tujuan keempat belas : life below water.

       v. Tujuan kelima belas : life on land

Aspek governance  mengelaborasi tujuan-tujuan ESG sebagai berikut

        i. Tujuan kesembilan : industry, innovation & infrastructure

       ii. Tujuan keenam belas : peace, justice & strong institution.

      iii. Tujuan ketujuh belas :  partnership for the goals.

 Implementasi ESG di Indonesia

Pemerintah IRI memiliki komitmen terhadap penerapan ESG. Setelah pembahasan yang cukup panjang, pada tahun 2004 Indonesia akhirnya resmi meratifikasi Protokol Kyoto yang memiliki concern kepada isu perubahan iklim. Pada tahun 2016 Indonesia juga menandatangani Perjanjian Paris yang merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan beberapa reformasi kebijakan untuk menarik sektor swasta berinvestasi di sektor berkelanjutan. Salah satunya melalui penerbitan omnibus law UU Cipta Kerja, yang mereformasi beberapa undang-undang dan peraturan guna menarik lebih banyak investasi dari sektor swasta dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

OJK juga memiliki komitmen terhadap penerapan ESG. Pada tanggal 5 Oktober lalu OJK melakukan kick off meeting Task Force Keuangan Berkelanjutan di Sektor Jasa Keuangan yang terdiri dari 47 lembaga jasa keuangan yang mewakili asosiasi di industri perbankan (13 bank umum nasional konvensional dan syariah); pasar modal (7 emiten, 5 perusahaan efek, dan 3 manajer investasi), IKNB (5 asuransi umum, 6 asuransi jiwa, 3 perusahaan pembiayaan, 2 dana pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, LPEI, dan PT SMF).

Inisiatif ini merupakan upaya mewujudkan pengembangan Ekosistem Keuangan Berkelanjutan, serta bentuk dukungan komitmen OJK pada upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim (komitmen Paris Agreement) yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC). 

OJK juga sudah mengeluarkan berbagai kebijakan, arahan, maupun peraturan, seperti mengeluarkan road map untuk sustainable finance, di mana tahap I sudah dimulai sejak 2015 dan dilanjutkan dengan terbitnya road map tahap II, yang dimulai tahun 2021 sampai 2025. Fokusnya adalah menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan.

OJK berharap pada tahun 2025, seluruh pelaku industri keuangan  secara bertahap akan wajib menyampaikan laporan keberlanjutannya. Ini mulai dari perbankan besar, kemudian perbankan menengah-kecil serta emiten besar, sedang, dan kecil. Sampai awal September 2021, terdapat sekitar 144 perusahaan listed yang sudah menyampaikan sustainability report.  baik yang sudah mendapatkan kewajiban maupun yang secara voluntary.

 

Dampak Implementasi ESG

 

Green and sustainable menjadi satu elemen penting dari pemulihan ekonomi pascapandemi yang diinginkan oleh masyarakat global. Dalam konteks ini, transisi ekonomi rendah karbon telah mengemuka kembali dalam diskusi global governance terkini.

Namun untuk mencapai masa transisi ekonomi rendah karbon tersebut, tidak hanya pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan yang diperoleh, melainkan terdapat pula risiko bagi ketenagakerjaan maupun masyarakat yang perlu dimitigasi dengan baik.

UNFCC mencatat terdapat potensi sekitar 1,5 miliar pekerja akan terpengaruh oleh transisi ini secara global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam berbagai forum mempromosikan jargon yang juga merepresentasikan kepentingan emerging market dan development ekonomi, dengan transisi yang tidak saja adil tetapi juga terjangkau sehingga diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan, yang tentunya merupakan aspirasi dari seluruh masyarakat global.

 

Mengapa Investasi Berbasis ESG

Saat ini investor sudah tidak lagi beranggapan bahwa hal-hal yang tidak ramah terhadap ESG sebagai externalities di luar investment yang dapat dikompensasikan dengan Corporate Social Responsibility / CSR. Dengan kesadaran ini CSR lebih cenderung dianggap sebagai legitimasi sosial yang bersifat superfisial sehingga investor ingin menginvestasikan dananya kepada perusahaan yang secara internal mengakomodasi nilai-nilai ESG karena investasi tidak lagi dianggap bersifat bebas nilai.

Meningkatnya tuntutan dari para investor global ini tercermin dari bertambahnya anggota Principles for Responsible Investment (PRI), dengan dana kelolaan dunia US$ 100 triliun pada 2020 dari sebelumnya US$ 59 triliun tahun 2015. Jumlah pengelola dana yang bergabung pun semakin meningkat.

OJK juga memberikan insentif kepada corporate action perusahaan, antara lain untuk penerbitan green bond. September kemarin Pemerintah RI menerbitin global green bond sebesar 500 juta Euro. Dengan permintaan yang cukup tinggi dari investor, Pemerintah dapat menerbitkan SDG bond tanpa tambahan new issue concessions (NIC) yang biasanya diberikan sebagai insentif agar investor tertarik membeli bond baru yang merupakan tambahan pasokan di pasar.

Bursa Efek Indonesia juga menunjukkan komitmennya dengan penerbitan indeks-indeks bertemakan ESG. Jumlah dana kelolaan atau asset under management dari reksa dana dan ETF yang berbasis indeks green, terus menunjukkan peningkatan dan minat yang meningkat tajam dari waktu ke waktu.

Picture7.jpg

Penerapan ESG diyakini dapat mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Sebanyak 88% perusahaan yang diteliti memperlihatkan korelasi yang positif akan kinerja operasionalnya pada saat mereka mempraktikkan ESG dengan baik. Sementara itu, sebanyak 80% perusahaan menunjukkan kinerja pergerakan harga saham yang juga lebih baik serta valuasi yang lebih baik.

Hal ini terlihat dalam data sebagai berikut, di mana indeks ESG memberikan return dan risk adjusted return (yaitu Sharpe ratio) yang lebih tinggi serta valuasi (dalam bentuk rasio price to earning, price to earning forward, maupun price to book value) yang lebih tinggi.

Picture4.png

Gambar 1. MSCI Indonesia ESG Leaders Index (USD) MSCI Indonesia ESG Leaders Index (USD) | Sumber : msci.com

Picture5.png

Gambar 2. Perbandingan kinerja IHSG,indeks LQ45 dan Indeks ESG Srikehati (sumber Bloomberg)

 Strategi Investasi ESG

Mengacu pada publikasi CFA Institute Research Foundation tahun 2020 berjudul "ESG and Responsible Institutional Investing Around the World : A Critical Review", terdapat beberapa strategi berinvestasi ESG sebagai berikut :

    1. Screening : mengidentifikasi  perusahaan yang akan menjadi pilihan investasi,
      1. negative screening (mengacu pada daftar negative sektor, perusahaan  atau praktik yang berdasarkan kriteria spesifik ESG untuk tidak dipilih),
      2. positive screening (mengacu pada daftar yang memiliki kinerja ESG lebih baik untuk dipilih), atau
      3. norm based screening (mengacu pada standar  minimum dari praktik bisnis yang mengacu pada norma internasional)
    2. Thematic : berinvestasi di aset yang ramah ESG, seperti clean energy, green technology, sustainable agriculture, atau social bonds yang dananya akan dialokasikan untuk project sosial.
    3. Integration : Penerapan factor-faktor ESG secara inklusif dalam analisis finansial dan evaluasi investasi.
    4. Engagement
      1. Individual : tim investasi menggunakan posisi tawarnya sebagai pemegang saham untuk mempengaruhi perilaku perusahaan, baik melalui komunikasi dengan senior senior management dan direksi perusahaan dan menyampaikan  proposal pemegang saham.
      2. Collaborative: berkolaborasi dengan investor lain dalam melakukan Tindakan di atas.
      3. Internal voting: penggunaan hak suara dengan mengacu pada guideline ESG guidelines secara internal (tidak diwakilkan kepada service provider eksternal.

 

Investasi ESG Bagi Investor Institusi

Dalam publikasi CFA Institute tahun 2010 berjudul "Elements of An Investment Policy Statement For Institutional Investors" (https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/article/position-paper/investment-policy-statement-institutional-investors.ashx) diberikan referensi struktur praktik terbaik arahan investasi yang menjadi pedoman dalam menjalankan mandat investasi. Selain tata kelola dan manajemen risiko, bagian penting lain adalah bagia investasi, tujuan return dan risiko yang mencakup hal-hal sebagai berikut

  • penetapan tujuan investasi secara keseluruhan,
  • persyaratan risiko dan return yang mencerminkan optimalisasi investasi,
  • toleransi terhadap risiko,
  • constraint investasi yang dapat bersumber dari hukum, regulasi dan kebijakan internal,
  • pertimbangan investasi lain yang terkait dengan strategi investasi, antara lain pendekatan filosofis terhadap investasi yang dapat mencakup berbagai dimensi seperti efisiensi pasar, tingkat oportunisme yang terantisipasi; kemauan untuk memasukkan factor ESG dalam pengambilan keputusan, dan seterusnya.

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 13 Oktober yang lalu Department of Labors US memberikan usulan aturan yang secara eksplisit memberikan ijin kepada pengelola dana retirement untuk mempertimbangkan faktor perubahan iklim dan ESG dalam pemilihan investasi dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang saham.

 

Sertifikasi ESG

Dengan luasnya isu serta masih beragamnya pemahaman tentang investasi ESG ini, pada Maret 2021 yang lalu  CFA Institute, sebuah organisasi profesi investasi yang memiliki misi "to lead the investment profession globally by promoting the highest standards of ethics, education, and professional excellence for the ultimate benefit of society" mengumumkan inisiatif untuk menerbitkan standar di bidang investasi ESG, yang bertujuan untuk memperkuat integritas pasar dengan menyediakan benchmark pengetahuan dan skill yang diperlukan para professonal investasi untuk mengintegrasikan factor ESG dalam proses investasi. Penerbitan standar yang akan dilanjutkan dengan program sertifikasi ini direncanakan akan dilakukan pada tanggal 1 November 2021.

Program ini pada awalnya dikembangkan dan diaward oleh CFA Society UK dan telah diadopsi oleh CFA Institute serta dikembangkan oleh para praktisi terkemuka dan diakui oleh UN PRI (Principle for Responsible Investment), sebuah badan independent yang mendorong investor untuk menggunakan kegiatan investasi untuk mencapai return yang lebih tinggi sekaligus mengelola risiko bisnis dengan lebih baik.

                                           

Penutup

Isu ESG saat ini memang semakin marak. Dan semoga serta tampaknya tidak akan hanya tumbuh semusim  sebagaimana cendawan di musim hujan. Karena tuntutan ini tidak hanya datang dari negara maju dan investor global, namun juga sangat dekat dengan kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya terkaget-kaget ketika anak perempuan saya yang berusia 13 tahun dan mulai rajin bercermin, minta dibelikan perawatan wajah merk A sambil menyebutkan tidak mau memakai merk B. Ketika saya tanya mengapa, jawabnya adalah karena merk B tidak animal-cruelty-free, tidak menggunakan konsep daur ulang, dan tidak bebas bahan kimia.

Ternyata generasi yang sering diremehkan sebagai generasi micin ini mulai memiliki kesadaran ESG secara inklusif. Hal ini semakin menyadarkan  bahwa "kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, tapi kita meminjamnya dari anak cucu kita."

 

Siti Rakhmawati, CFA

Direktur Investasi Dana Pensiun Telkom

*) Tulisan ini disiapkan untuk kegiatan advokasi CFA Society Indonesia dan kontribusi untuk majalah Asosiasi Dana Pensiun Indonesia



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TATA KELOLA INVESTASI DI SAHAM BURSA &

PELUANG SERTA RISIKO BERINVESTASI DI SAHAM TEKNOLOGI

BAGI INVESTOR INSTITUSI*)

 Pada akhir bulan Juli lalu perusahaan rintisan PT Bukalapak.com melakukan penawaran umum saham perdananya di Bursa Efek Indonesia. Aksi korporasi ini merupakan awal dari rencana perusahaan teknologi lain yang juga akan melantai di bursa saham kita dalam waktu dekat. Seperti gayung bersambut, kehausan investor akan pilihan saham teknologi yang belakangan ini sedang hype, terobati. Antusiasme investor yang besar membuat emiten ini dapat meghimpun dana sebesar Rp. 21,9 triliun di tengah kondisi pasar saham yang tengah lesu darah.

Setelah sempat mengalami lonjakan harga sehingga menyentuh ARA (auto rejection atas), dalam waktu yang tidak terlalu lama harga saham dengan kode BUKA sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga menyentuh ARB (auto rejection bawah). Volatilitas harga saham yang tinggi dalam waktu dekat ini mengingatkan kita bahwa pasar modal memang cenderung digerakkan oleh greed and fear instinct, sehingga mau tidak mau membuat kita galau. Kegalauan ini membuat kita perlu melihat lagi pakem berinvestasi khususnya di saham, terlepas bahwa saham teknologi merupakan jenis saham ekonomi baru yang membutuhkan pendekatan dan metrik valuasi yang juga berbeda.

Kerangka Berinvestasi di Saham Bursa

Mengacu pada body of knowledge program sertifikasi Chartered Financial Analyst yang dikelola oleh organisasi profesi investasi CFA Institute (https://www.cfainstitute.org), peran investasi di saham adalah untuk melakukan hedging terhadap inflasi dan sebagai mesin pertumbuhan untuk mengembangkan aset. Kelas aset saham memiliki ekspektasi return sekaligus tingkat risiko yang relatif lebih tinggi dibanding kelas aset lain, sesuai dengan sunatullah high risk high expected return.

Sehingga untuk bisa menciptakan nilai secara berkesinambungan dari investasi saham, diperlukan tata kelola dan manajemen risiko yang baik. Tahap pertama adalah perlu adanya investment policy statement atau arahan investasi yang salah satu bagian pentingnya adalah  kebijakan alokasi aset strategis yang idealnya disusun dalam sebuah koridor untuk mengoptimalkan peluang jangka pendek dan menengah (termasuk alokasi di kelas aset saham. Penyusunannya dilakukan dengan penetapan sasaran risiko dan return, dengan constraint kebutuhan likuiditas, horizon investasi, regulasi, perpajakan dan kebutuhan dan atau preferensi khusus apabila ada. Khusus bagi investor institusi yang memiliki kewajiban tertentu seperti asuransi dan dana pensiun dengan program manfaat pasti idealnya didahului dengan asset liability management study yang mengacu pada profil kewajiban, untuk mengukur risiko volatilitas rasio pendanaan.

Dalam eksekusinya, implementasi atas kebijakan alokasi aset strategis yang bersifat jangka panjang ini harus disesuaikan dengan assessment atas siklus makro ekonomi dan kondisi market dalam jangka pendek dan menengah sesuai dengan koridor batasan untuk optimalisasi secara taktikal. Hal ini disebabkan karena dalam siklus ekonomi tertentu kelas aset tertentu akan berkinerja lebih tinggi atau rendah dibanding rata-rata jangka panjangnya. Misalnya secara umum kinerja kelas aset pendapatan tetap akan berkinerja lebih baik dibanding kelas aset saham saham pada saat siklus kontraksi ekonomi dan sebaliknya.

Setelah ditentukan jumlah alokasi di kelas aset saham, maka pada tahap selanjutnya perlu dibuat strategi pembentukan porftolio dengan tujuan optimalisasi antara minimalisasi biaya, pajak dan volatilitas, serta untuk menyediakan peluang untuk mencetak kinerja yang unggul dibanding benchmark atau tolok ukur kinerja. Sebagai catatan, penilaian kinerja ini akan lebih baik lagi apabila dilakukan dengan mengacu pada standar praktik terbaik sebagaimana artikel majalah Asosiasi Dana Pensiun Indonesia edisi Mei-Juni 2021 yang lalu 'Global Investment Performance Standards : Upaya Meningkatkan "Trust" kepada Industri Investasi' dan materi standar kinerja investasi global / GIPS tersebut dapat diakses di laman https://www.cfainstitute.org/en/ethics-standards/codes/gips-standards.

Strategi dimaksud mencakup penetapan diversifikasi antara portofolio inti atau core yang bertujuan untuk memberikan stabilitas dengan portofolio satelit yang bertujuan untuk memberikan peningkatan return. Selanjutnya perlu ditetapkan diversifikasi antara strategi pasif yang bertujuan untuk menyamai kinerja indeks saham tertentu, strategi semiaktif yang bertujuan untuk mencapai kinerja relatif sedikit lebih tinggi dibanding indeks saham tertentu, serta strategi aktif yang bertujuan untuk mencapai kinerja relatif jauh lebih tinggi dibanding indeks saham tertentu. Semakin konservatif risk appetite investor, maka semakin besar porsi portofolio inti dan porsi investasi dengan strategi pasif. Sebaliknya semakin agresif risk appetite, maka semakin besar porsi di portofolio satelit dan investasi dengan strategi aktif dengan harapan untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi dibanding benchmark namun tentunya dengan risiko sebaliknya, malah jatuh lebih rendah dibanding benchmark.

Setelah itu perlu ditetapkan juga kebijakan diversifikasi mengenai gaya investasi. Gaya investasi adalah pengelompokan disiplin investasi secara natural yang memiliki daya prediksi dalam menjelaskan pergerakan return dalam portofolio investasi.  Terdapat beberapa gaya investasi antara lain :

  1. value investing; yang memiliki fokus untuk berinvestasi di saham-saham dengan harga yang relatif lebih murah dari nilai fundamentalnya, dengan harapan bila faktor sentimen dan likuiditas teratasi, maka harga saham akan kembali naik ke level fundamentalnya sehingga diperoleh return. Gaya value investing terdiri dari beberapa bagian antara lain low P/E, contrarian & high yield.
  2. growth investing; yang memiliki fokus untuk berinvestasi di saham-saham yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, dengan harapan apabila ekspektasi pertumbuhan ini tercapai, maka harga saham akan mengalami kenaikan sehingga memberikan return. Sedangkan gaya growth investing terdiri dari beberapa bagian antara lain consistent growth & earning momentum.

Untuk menentukan keputusan diversifikasi antara kedua gaya berinvestasi ini harus dilihat profil kewajiban, horizon investasi dan risiko yang dapat diterima. Secara umum growth stock akan memiliki potensi return yang lebih tinggi namun juga risiko dan ketidakpastian yang lebih tinggi dibanding value stock.

Selain strategi mengenai struktur portofolio tersebut, sebagai investor saham yang hak klaimnya paling rendah dibanding investor obligasi dan kreditur lain, kita juga perlu memastikan bahwa perusahaan yang kita beli sahamnya memiliki tata kelola yang baik untuk mencegah masalah keagenan dan moral hazard, baik oleh manajemen maupun pemegang saham pengendali. Masalah keagenan adalah masalah di mana manajemen tidak bertindak untuk kepentingan terbaik pemegang saham. Moral hazard bisa berbentuk usaha yang kurang sungguh-sungguh, pemborosan dalam hal investasi dan biaya operasional, strategi bisnis untuk mengamankan posisi mereka, serta mengambil keuntungan pribadi.

Sebagai investor portofolio yang bersifat minoritas dan tidak memiliki hak pengendalian, tentunya kita harus berhati-hati agar uang yang kita titipkan dikelola dengan baik dan berbuah manis secara berkesinambungan dan mendukung pencapaian tujuan investasi kita.

 

Saham Teknologi yang Sedang Hype

Dengan adanya revolusi teknologi, perubahan gaya hidup dan juga dampak dari pandemi covid19 yang semakin mendorong perubahan ke arah ekonomi baru, peluang investasi di saham teknologi tidak bisa dinafikan lagi.  Dalam sesi Strategi Investasi di Saham dan Peluang Investasi Digital dalam forum seminar Outlook Ekonomi Asosiasi Dana Pensiun Indonesia tanggal 21 Juli yang lalu, disampaikan pula bahwa trend ke arah ekonomi baru ini tidak terhindarkan lagi.

Ekonomi digital Indonesia tumbuh kencang didorong oleh e-commerce. Proyeksi yang dibuat oleh Mandiri Sekuritas menyebut bahwa GMV (gross merchandise value atau akumulasi nilai pembelian dari pengguna melalui situs atau aplikasi) Indonesia akan mencapai US$76 miliar pada tahun 2025, tumbuh eksponensial dari nilai US$8 miliar di tahun 2017. Pandemi Covid19 juga membuat jumlah pengguna internet bertambah secara signifikan. Google, Temasek dan Bain & Company juga memperkirakan bahwa  jumlah jam yang dihabiskan untuk online meskipun akan turun namun diperkirakan tidak akan kembali ke level sebelum pandemi. Indonesia juga berada dalam ranking pertama di ASEAN dan ranking keempat negara dengan konsumsi internet terbesar di dunia pada posisi kuartal 1 tahun 2021 (http://www.internetworldstats.com). Kebanyakan perusahaan unicorn di ASEAN juga berasal dari Indonesia.

Dalam seminar tersebut juga ditampilkan data pergeseran top 10 market cap di bursa saham di US dan Hongkong yang menjadi didominasi oleh saham-saham digital, yang bisa jadi menjadi trajectory bagi bursa saham kita.

Article Ibu Rahma.png


Disampaikan juga bahwa salah satu sebab bursa saham Indonesia saat ini relatif tertinggal dibanding bursa saham negara lain adalah karena kurangnya eksposure saham-saham digital, yang menikmati benefit di tengah kondisi pandemi saat ini.

Mengacu ke literatur mengenai kerangka berinvestasi di saham sebagimana diuraikan di atas, saham-saham teknologi adalah termasuk ke dalam growth stock yaitu saham yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, dengan harapan apabila ekspektasi pertumbuhan ini tercapai, maka harga saham akan mengalami kenaikan sehingga memberikan return.

Perusahaan-perusahaan digital memiliki karakteristik antara lain merupakan inisiatif yang relatif baru, berada pada early life cycle sehingga memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi namun terkadang cashflownya masih negatif, dan kalaupun sudah untung belum membagikan dividen karena kebutuhan investasi masih tinggi. Namun perlu diingat bahwa a good company (dalam arti perusahaan yang laporan keuangannya sudah bagus) does not always make a good investment (apabila harga kemahalan dan sudah tidak memiliki prospek pertumbuhan). Mengingat peran investasi saham dalam portofolio adalah untuk memberikan perlindungan terhadap inflasi dan memberikan potensi pertumbuhan, maka sudah sewajarnya salah satu pertimbangan dalam berinvestasi adalah melihat prospeknya. Hal ini pun sudah diakomodir oleh regulator dengan menghapus aturan bahwa untuk bisa listing di bursa saham, perusahaan harus sudah membukukan laba tiga tahun berturut-turut.

Valuasi Saham Teknologi

Secara umum valuasi harga saham adalah dengan menggunakan pendekatan pendapatan (income approach) atau pendekatan perbandingan pasar (price multiple approach). Dilema valuasi saham teknologi adalah apabila akan menggunakan pendekatan pendapatan, maka akan dapat ditangkap nilai dari potensi pertumbuhannya namun sulit dibandingkan dengan harga saham sejenis lainnya. Sebaliknya apabila menggunakan pendekatan perbandingan pasar, maka akan dapat ditangkap potensi pertumbuhan untuk diperbandingkan dengan perusahaan sejenis lain, namun di sisi lain karena masih berada di tahap awal, pendapatan perusahaan seringkali masih rendah atau negatif.

Jalan tengahnya adalah pendekatan penilaian dengan pendekatan perbandingan pasar yang disesuaikan dengan potensi pertumbuhan (growth adjusted price multiple), bisa berupa growth adjusted price to sales, growth adjusted price to GMV dan seterausnya. Belajar dari pengalaman Amerika, nilai growth adjusted price to sales dari saham-saham teknologi sejak tahun 2006 berada pada kisaran 0,2-0,3x (sumber : STAR & Kredit Rating Indonesia).

Namun demikian karena berinvestasi di saham teknologi ibarat membeli harapan, maka sesuai dengan teori behavioral finance yang juga merupakan bagian dari body of knowledge program sertifikasi Chartered Financial Analyst sebagaimana diulas dalam artikel majalah Asosiasi Dana Pensiun Indonesia edisi Juli-Agustus 2020 yang lalu berjudul "Jebakan Behavioral Fianance Dalam Pengelolaan Investasi", investasi di saham teknologi ini relatif lebih rawan terhadap bias-bias psikologis khususnya perilaku herd behavior atau ikut-ikutan. 

Fenomena dot com bubbles yang terjadi pada saat awal munculnya internet di tahun 2000an tentunya menjadi pelajaran bagi kita. Kenaikan harga-harga saham teknologi yang sangat tinggi karena aksi borong para investor yang pada akhirnya mengalami penurunan drastis karena aksi jual ini mendorong E.S. Browning & Greg IP, reporter Wall Street Journal menulis tentang mitos-mitos investasi di saham teknologi pada bulan Oktober 2000. Mitos tersebut antara lain disebutkan sebagai berikut:

1.       Perusahaan teknologi dapat terus memberikan keuntungan yang menakjubkan dalam hal keuntungan, penjualan dan produktivitas di tahun-tahun mendatang; dalam kenyataannya kompetisi dan disrupsi akan menormalisasinya.

2.       Perusahaan teknologi tidak akan terkena dampak ekonomi seperti perlambatan ekonomi dan kenaikan suku bunga; dalam kenyataannya perusahaan teknologi tidak memiliki imunitas tersebut.

3.       Monopoli menciptakan keuntungan yang tidak terkalahkan; dalam kenyataannya ada concern terhadap antitrust seperti yang dialami Microsoft di mana sahamnya sempat anjlok hingga separuh harga karena tuntutan Departemen Kehakiman.

4.       Pertumbuhan internet secara eksponensial baru dimulai dan akan terus terakselerasi; dalam kenyataannya pertumbuhan akan cenderung melambat dengan adanya high basis dan faktor lain seperti kompetisi dan disrupsi.

5.       Prospek adalah jauh lebih penting daripada keuntungan saat ini; dalam kenyataannya hal ini tergantung pada horizon investasi dan risk appetite investor.

6.       Pada saat ini, semua hal berbeda (sehingga pantas mendapatkan euphoria yang di luar kebiasaan); dalam kenyataannya tetap ada hal-hal yang secara umum akan menjadi batasan.

Meskipun saat ini penggunaan internet dan business modelnya sudah semakin matang dan terbukti sehingga sangat berbeda kondisinya dengan tahun 2000an, namun kecenderungan investor untuk ikut-ikutan dengan logika "You jump, I jump" sehingga menjadi tidak rasional dalam melakukan valuasi saham teknologi, tetap perlu kita waspadai karena bisa bersifat kontraproduktif atau bahkan bisa mengulang kesalahan sejarah berupa fenomena euphoria irrational exuberance yang dipopulerkan oleh Alan Greenspan.

Tips Berinvestasi di Saham Teknologi

Sebagaimana pepatah no pain no gain, berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian, atau jer basuki mawa bea (red_Jawa : setiap keberhasilan memerlukan pengorbanan), maka tidak ada return apabila tidak mengambil risiko. Mengingat trend ke arah digitalisasi sudah menjadi keniscayaan, maka strategi menutup mata terhadap peluang saham teknologi ini akan menimbulkan loss opportunity. Yang penting adalah risiko yang diambil adalah terukur dan sesuai dengan tujuan dan constraint dari investasi kita.

Untuk bisa menciptakan nilai dari investasi saham, maka setelah mengerjakan pekerjaan rumah mengenai penyusunan tata kelola investasi di saham, penentuan alokasi aset di saham baik secara strategis maupun taktikal, penentuan strategi portofolio (antara lain kebijakan diversikasi antara inti/satelit; antara pasif/semiaktif/aktif; antara value/growth) yang tentunya akan berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing investor, serta dilanjutkan dengan penentuan strategi sektoral untuk menemukan sektor mana yang akan benefit dalam siklus ekonomi dan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan analisis untuk menentukan pemilihan saham (stock selection) secara selektif yang akan dimasukkan ke dalam portofolio.

Selain memilih saham yang memiliki manajemen dan tata kelola yang baik, saham teknologi yang akan bertahan adalah yang memiliki ekosistem yang menyeluruh untuk menciptakan barrier to entry bagi pesaing sehingga akan mengamankan proses memonetisasi jumlah pelanggan dan penjualan yang besar. Laporan keuangan dengan cashflow yang masih negatif atau merugi bukan hal yang pantang, mengingat praktek membakar uang ini dapat dianalogikan sebagai belanja working capital (perusahaan non teknologi pun masih merugi pada fase awal beroperasi). Namun yang perlu dicermati adalah trendnya, apabila semakin besar kerugiannya maka perlu dipertanyakan apakah business propositionnya dapat diterima oleh pasar. Dan hal ini kembali kepada kebijakan, strategi dan risk appetite masing-masing investor. Analoginya adalah saat kita akan membeli apartemen, pada saat baru berupa prospek tentu harganya masih relatif murah karena risiko juga tinggi, baik risiko legal, konstruksi maupun operasional. Namun apabila kita baru berani mebeli unit apartemen yang sudah jadi dan beroperasi secara penuh dengan ekosistemnya, tentunya harganya pun sudah relatif mahal.

Untuk itu sebagai investor kita juga perlu mengecek apakah perusahaan memberikan user experience yang bagus, antara lain dengan mencoba produknya dan membandingkan dengan produk dari perusahaan lain apabila ada. Hal yang penting lainnya adalah pada saat membeli saham, pastikan harganya tidak kemahalan dan dapat dijustifikasi dengan potensi pertumbuhan yang wajar tentunya dengan metrik valuasi ekonomi baru sebagaimana diulas di atas. Setelah itu jangan terombang ambing oleh greed & fear pasar yang membuat kita melakukan transaksi jual beli yang tidak perlu sehingga berdampak pada biaya investasi yang tinggi.

Mengingat masih besarnya ketidakpastian perusahaan mana yang pada akhirnya akan established dan memenangkan kompetisi, maka diversifikasi juga merupakan suatu keharusan. Prinsip "jangan menaruh seluruh telur di satu keranjang' memerlukan suatu disiplin. Sebagai contoh, dari sekian banyak layanan yang dirilis oleh perusahaan Gojeg, layanan yang benar-benar diterima masyarakat dapat dihitung dengan jari. Dengan diversifikasi, diharapkan keuntungan dari beberapa investasi yang berhasil dapat menutup kerugian dari investasi yang merugi, bahkan memberikan nilai tambah.

Perlu diingat pula bahwa eksposur terhadap ekonomi baru tidak hanya diperoleh dari investasi di perusahaan-perusahaan rintisan yang baru melantai di bursa saham, namun juga dari perusahaan eksisting yang tentunya akan berusaha melakukan transformasi digital dengan beradaptasi terhadap perubahan trend teknologi dan gaya hidup.

Siti Rakhmawati, CFA

Direktur Investasi Dana Pensiun Telkom

*) Tulisan ini disiapkan untuk majalah Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, disarikan dari CFA Body of Knowledge, & berbagai sumber.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GLOBAL INVESTMENT PERFORMANCE STANDARDS:

UPAYA MENINGKATKAN TRUST KEPADA INDUSTRI INVESTASI*)

 

"Kami mengira dia adalah Tuhan. Kami mempercayai semua yang ada di tangannya"

Kalimat ini diucapkan oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Elie Wiesel, yang yayasannya, Elie Wiesel Foundation For Humanity, kehilangan uang sebesar USD 15,2 juta pada 2009 setelah turut berinvestasi pada Lembaga keuangan Bernard Madoff .

Skandal keuangan terbesar sepanjang sejarah ini merugikan ribuan korban, besar dan kecil termasuk individu, badan amal, dana pensiun dan hedge funds. Di antara korbannya ada aktor Kevin Bacon, Kyra Sedgwick dan John Malkovich, dan badan amal yang terkait dengan sutradara Steven Spielberg. Penipuan itu juga mengungkap lubang yang ada di the US Securites and Exchange Commission (SEC) atau Komisi Sekuritas dan Bursa AS karena dianggap lalai dan tidak mampu dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

Madoff menuturkan bahwa penipuannya dimulai pada awal 1990-an. Akan tetapi, jaksa dan banyak korban percaya itu dimulai lebih awal. Atas kejahatan rekayasa penipuan dengan skema ponzi (mengambil uang investasi dari seorang investor lalu diberikan ke investor lain) yang diperkirakan mencapai USD 64,8 miliar atau sekitar Rp 946,47 triliun (asumsi kurs Rp 14.606 per dolar AS) ini, Madoff dihukum 150 tahun penjara pada Juni 2009.

Para investor terpesona oleh klaim keuntungan tahunan dua digit yang mantap yang tampak dihasilkan Madoff. Skandal Madoff ini merupakan kasus ektrem yang semakin membangkitkan kesadaran perlunya standar perhitungan dan presentasi kinerja investasi yang tidak menyesatkan sehingga trust dari investor tidak tercederai.

Analogi atas pentingnya standar pengukuran dan penyajian bagi pembaca dan pengambil keputusan dapat kita lihat pada standar akuntansi untuk laporan keuangan perusahaan, yang klaim kesesuaian atas standar tersebut perlu diverifikasi oleh pihak independen yaitu Kantor Akuntan Publik. Tentunya kita masih ingat akan kasus Enron pada tahun 2001, yang merupakan skandal akuntansi terbesar dimana Kantor Akuntan Publik besar Arthur Andersen harus dibubarkan dan dibutuhkan upaya dan waktu yang lama untuk mengembalikan trust investor.


Global Investment Performance Standard (GIPS)

Dengan pertimbangan bahwa industri investasi sangat bergantung pada kepercayaan investor, pada tanggal 4 Juni 2021 yang lalu CFA (Chartered Financial Analyst) Society Indonesia menyelenggarakan webinar "Introduction to GIPS" dengan speaker dari Professional Conduct Enforcement & Global Industry Standards, CFA Institute.

Acara yang diikuti oleh peserta dari industri aset baik Dana Pensiun, Asuransi, Manajer Investasi, Regulator, serta stakeholders dan profesi pendukungnya ini bertujuan untuk memperkenalkan GIPS versi termutakhir yaitu edisi tahun 2020.

GIPS merupakan standar global dalam perhitungan dan penyajian kinerja investasi historis kepada klien berdasarkan prinsip-prinsip fair representation and full disclosure.

Tujuan dari standar GIPS antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Mempromosikan kepentingan dan meningkatkan kepercayaan investor.
  2. Memastikan akurasi dan konsistensi data.
  3. Memperoleh standar tunggal yang diterima di seluruh dunia dalam perhitungan dan penyajian kinerja investasi.
  4. Mempromosikan persaingan yang fair di antara perusahaan investasi.
  5. Mempromosikan self-regulation industri investasi dalam skala global.

Implementasi standar GIPS memungkinkan dicapainya hal-hal sebagai berikut :

  1. Bagi Manajer Investasi : dapat berkompetisi secara setara di seluruh market di seluruh dunia.
  2. Bagi Investor : mendapat informasi yang tidak menyesatkan (bad apples problem), dan dapat membandingkan kinerja historis dari para Manajer Investasi fair (apple to apple problem), sehingga memperoleh keyakinan dan kepercayaan dan dapat mengambil keputusan pemilihan Manajer Investasi dan produknya secara tepat.
  3. Bagi Pemilik Aset (dana pensiun, endowment fund, yayasan, sovereign wealth funds, provident funds, insurers & reinsurers, family offices, fiduciaries) : dapat menyajikan kinerja investasi secara fair dengan pengungkapan yang memadai, sehingga stakeholdersnya dapat mengambil keputusan yang tepat.

Inisiatif mengenai standarisasi kinerja investasi ini berawal pada tahun 1985 yaitu dengan diterbitkannya arahan bagi UCITS (Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities), sebuah kerangka pengaturan yang memungkinkan penjualan reksa dana antar negara di Eropa. Selanjutnya, Inggris dan Amerika serta Canada juga memiliki inisiatif serupa.

Sebagai organisasi profesi investasi global dengan misi "to lead the investment profession globally by promoting the highest standards of ethics, education, and professional excellence for the ultimate benefit of society"  pada tahun 1995, CFA Institute yang dulunya dikenal dengan nama Association for Investment Management and Research (AIMR), mensponsori dan mendanai Komite GIPS untuk mengembangkan standar global dalam perhitungan dan penyajian kinerja investasi berdasarkan berdasarkan Standar Penyajian Kinerja AIMR eksisting (AIMR-PPS®/ Performance Presentation Standards).

Pada tahun 1999, standar GIPS untuk pertama kalinya dipublikasikan. Komite GIPS digantikan oleh Investment Performance Council (IPC), yang berperan sebagai komite global yang bertanggung jawab atas standar, yang terdiri dari 36 anggota dari dari 15 negara. Anggotanya memiliki pengalaman investasi yang sangat beragam dan mendalam yang berasal dari beragam ukuran perusahaan dan memiliki spesialisasi baik di reksadana, private wealth management, asuransi,dana pensiun, private equity and venture capital, real estate, konsultan investasi, serta verifikator pengukuran kinerja.

Sejak saat itu IPC mempromosikan pendekatan CGV (Country Version of GIPS), di mana negara yang telah memiliki standar kinerja sendiri dapat mengadopsi GIPS sebagai rujukan utama yang melengkapi aturan dan praktek lokal.

Pada tahun 2006 seluruh CVG dihapuskan dan digabung menjadi standard GIPS (edisi tahun 2005). Dengan kolaborasi dari volunteer komunitas-komunitas investasi serta dibantu oleh sponsor-sponsor lokal untuk mempromosikan standar tersebut (di Indonesia antara lain terdiri dari CFA Society Indonesia dan APRDI / Asosiasi Pelaku Reksa Dana & Investasi Indonesia), standar tersebut terus disempurnakan dan pada tahun 2011 dipublikasikanlah standar GIPS edisi tahun 2010.

Saat ini telah terdapat terdapat sekitar 1.806 perusahaan, dengan 24 dari 25 top Manajer Investasi di 48 negara telah mengklaim kesesuaian terhadap standard GIPS.

 

Standar GIPS Edisi Tahun 2020

Yang membedakan standar GIPS edisi tahun 2020 dari versi sebelumnya adalah adanya chapter "Pemilik Aset" / Asset Owner selain chapter "Perusahaan" / Firm dan chapter "Lembaga Verifikator" / Verifiers. Hal ini juga mengakomodasi kebutuhan untuk memasukkan instrument alternatif seperti property dan penyertaan saham yang biasanya juga terdapat dalam portofolio Pemilik Aset, selain instrumen pasar uang dan pasar modal.

Dalam standar GIPS, yang dimaksud dengan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

  1. Merupakan organisasi yang mengelola aset untuk klien dan bersaing sebagai bisnis
  2. Mengacu pada organisasi, bukan individu
  3. "Perusahaan" merupakan  sebuah entitas yang didefinisikan bagi kesesuaian terhadap standar GIPS
  4. Suatu Manajer Investasi dapat memiliki beberapa "Perusahaan".
  5. Terdiri dari manajer investasi dapat mengelola aset bagi klien individu, pooled fund, ataupun keduanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilik Aset adalah sebagai berikut :

  1. Suatu entitas yang mengelola investasi, baik secara in house / swa kelola maupun melalui penggunaan jasa Manajer Investasi eksternal, untuk kepentingan peserta, beneficiaries, maupun organisasi itu sendiri.
  2. Mengacu pada organisasi, bukan individu
  3. Pada umumnya bertanggung jawab kepada badan pengawas yang bertugas menetapkan kebijakan investasi dan memonitor kinerja investasi
  4. Terdiri dari dana pensiun, endowment fund, yayasan, sovereign wealth funds, provident funds, insurers & reinsurers, family offices, fiduciaries.

Berikut ini adalah manfaat bagi Pemilik Aset untuk mempersyaratkan standar GIPS bagi Manajer Investasi :

1.       Meningkatkan kemampuan untuk membandingkan kinerja antar Manajer Investasi dan strategi berdasarkan informasi internal dan eksternal yang konsisten dan komparabel.

Tanpa persyaratan yang terstandarisasi dalam perhitungan dan penyajian kinerja investasi, maka Pemilik Aset akan sulit untuk membandingkan laporan performansi dari Manajer Investasi karena tidak terdapat level playing field (apple to apple problem), dan Pemilik Aset dan badan pengawasnya sulit untuk membuat keputusan yang baik untuk menjalankan tugasnya karena data kinerja investasi yang digunakan kurang tepat (bad apples problem).

2.       Meningkatkan transparansi dari penyajian kinerja.

3.       Konsistensi dalam perhitungan dan penyajian hasil kinerja investasi, seperti misalnya frekuensi dari valuasi aset, perlakuan atas cashflow masuk dan keluar, serta akrualisasi.

4.       Mengungkapkan secara lengkap seluruh detil yang penting atas data kinerja yang ditampilkan antara lain biaya, kriteria konstruksi composite, dispersi, risiko, perubahan yang material, dan tolok ukur penilaian kinerja.

5.       Memperkuat proses dan kontrol internal pada perusahaan Manajer Investasi

6.       Mendorong perkembangan industry ke standar praktik terbaik yang etis

 

Berikut ini adalah bagan yang mengilustrasikan bagaimana Pemilik Aset dapat menggunakan standar GIPS

Bagan GIPS.png

Sumber : CFA Institute

Tahap pertama adalah dalam proses evaluasi dan seleksi di mana Pemilik Aset dan konsultan investasinya mempertimbangkan kinerja historis dalam mengevaluasi dan menyeleksi manajer investasi eksternal. Tahap selanjutnya adalah proses pelaporan di mana Pemilik Aset melaporkan kinerja historisnya ke stakeholdersnya, yang terdiri dari kinerja Manajer Investasi eksternal maupun internal.     

Standar GIPS untuk Pemilik Aset terdiri dari enam bagian sebagai berikut :

  1. Fundamentals of Compliance
  2. Input Data and Calculation Methodology
  3. Total Fund and Composite Maintenance
  4. Total Fund and Composite Time-Weighted Return Report
  5. Additional Composite Money-Weighted Return Report
  6. GIPS Advertising Guidelines

 

Sebuah Awal

Untuk mencapai kesesuaian terhadap standar GIPS ini –dan terlebih yang telah diverifikasi oleh lembaga independent-- tidaklah mudah. Diperlukan sosialisasi, kesadaran, komitmen, kompetensi, proses dan sistem yang berkesinambungan dan melibatkan banyak pihak baik regulator, stakeholders, Manajer Investasi dan Pemilik Aset.

Namun sebagai langkah awal, beberapa hal mendasar dari standar GIPS sebagai berikut dapat kita jadikan acuan:

  • Kinerja investasi diukur sebagai total return yang terdiri dari realized return dan unrealized return. Karena kinerja investasi yang hanya terdiri dari realized return saja belumlah komprehensif dan bisa saja menyisakan "sampah" khususnya apabila terdapat kendala untuk melakukan cut loss atas investasi yang prospeknya sudah tidak bagus lagi. Untuk Pemilik Aset, idealnya formula yang digunakan adalah money weighted rate of return (karena memiliki diskresi untuk menentukan timing investasi/divestasi), sedangkan untuk Manajer Investasi, formula yang lebih tepat adalah time weighted rate of return (karena tidak memiliki diskresi untuk menentukan timing investasi dan divestasi).
  • Valuasi aset menggunakan akuntansi pada tanggal transaksi (bukan tanggal settlement), valuasi aset harus diperoleh dari pihak ketiga yang independen dan qualified, return yang kurang dari setahun tidak boleh disetahunkan
  • Penyajian kinerja investasi ditayangkan dalam bentuk return yang gross of fee, net of external cost only, serta net of fee.
  • Presentasi risiko merupakan parameter kinerja yang sangat penting mengingat adanya pilihan "high risk, high expected return". Tanpa presentasi risiko, maka pembaca laporan tidak mendapatkan informasi yang menyeluruh sehingga bisa bersifat menyesatkan. Dalam dunia investasi dikenal juga parameter risk adjusted return atau berapa return yang dihasilkan per satu unit risiko. Parameter risiko yang biasa dipakai adalah nilai simpangan baku (standard deviation) dari return. Di samping risiko volatilitas, terdapat pula risiko lain di antaranya risiko suku bunga, risiko harga saham, risiko kurs, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko inflasi dan risiko reinvestasi.

 

Dengan upaya ini, baik bad apples problems maupun apple to apple problems sebagaimana digambarkan di atas dapat diminimalkan dan keyakinan serta kepercayaan investor dan stakeholders terhadap industri investasi dapat ditingkatkan untuk kemaslahatan bersama.

 

Siti Rakhmawati, CFA

Head of Advocacy CFA Society Indonesia

 

*) Tulisan ini disiapkan untuk kegiatan advokasi CFA Society Indonesia, disarikan dari berbagai sumber.

Akses terhadap materi standar GIPS  : http://www.gipsstandards.org/   

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=gj2b88dzPwA&t=396s

Posted: 16 June 2021